Fajarasia.id – Erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia tidak hanya mengganggu aktivitas penerbangan, tetapi juga mulai menekan sektor usaha dan distribusi logistik.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan maskapai penerbangan dapat menanggung potensi kerugian hingga Rp 19 miliar per hari selama operasional penerbangan terganggu.
Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan, angka tersebut merupakan informasi yang diterima pihaknya terkait dampak gangguan penerbangan, khususnya pada rute dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta serta Bandara Raden Inten II.
“Kami tentu masih terus memperhatikan dampak dari situasi ini terhadap sektor transportasi dan logistik. Namun informasi yang kami dapat, potensi kerugian maskapai bisa Rp 10-19 miliar per hari, khususnya untuk maskapai dengan rute dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Raden Inten II,” ujar Carmelita, Rabu (9/9/2026).
Menurut dia, dampak terhadap sektor logistik juga mulai terasa. Meski demikian, Kadin belum dapat menghitung nilai kerugian secara keseluruhan karena kondisi di lapangan masih berkembang.
Gangguan penerbangan membuat pengiriman barang mengalami keterlambatan. Pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya tambahan apabila distribusi dialihkan menggunakan moda transportasi lain.
“Untuk logistik saya rasa masih terlalu dini jika menghitung kerugiannya. Tapi yang pasti ada gangguan waktu pengiriman barang dan tambahan biaya karena ada pengalihan moda dalam distribusi logistik,” kata Carmelita.
Carmelita menegaskan, keselamatan masyarakat dan pekerja harus menjadi prioritas dalam menghadapi gangguan akibat aktivitas vulkanik.
“Yang terpenting dalam situasi saat ini adalah memastikan keselamatan dan keamanan pekerja serta masyarakat. Itu yang harus diutamakan,” ujarnya.
Ia juga menyambut kembali beroperasinya sejumlah bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik. Menurut dia, pemulihan penerbangan penting untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih besar.
“Kita bersyukur bandara sudah dibuka kembali per hari ini, Selasa,” kata Carmelita.
Kadin berharap koordinasi antara pemerintah, operator transportasi, pelaku usaha, dan pihak terkait diperkuat agar gangguan serupa dapat diantisipasi dengan lebih baik.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani mengatakan, gangguan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dapat memberikan efek berantai terhadap kegiatan ekonomi.
Sebagai salah satu simpul utama konektivitas udara nasional, gangguan di bandara tersebut berpotensi memengaruhi mobilitas orang, distribusi barang, perdagangan, hingga rantai pasok.
“Gangguan penerbangan, khususnya di Soekarno-Hatta sebagai salah satu simpul penting konektivitas udara nasional, dapat berpengaruh terhadap mobilitas orang, distribusi barang, perdagangan, dan rantai pasok,” ujar Shinta dalam keterangan resminya, Rabu (9/9/2026).
Ia mengatakan, apabila gangguan berlangsung dalam waktu lama, perusahaan berpotensi menghadapi kenaikan biaya operasional.
Biaya tersebut antara lain berasal dari penggunaan moda transportasi alternatif, penanganan barang, hingga kebutuhan penyimpanan logistik. Pelaku usaha juga dapat menghadapi waktu pengiriman yang lebih panjang, kebutuhan stok pengaman, perubahan jadwal produksi, serta keterlambatan memenuhi pesanan pelanggan.
Namun, APINDO menilai belum saatnya menghitung total kerugian ekonomi akibat erupsi.
Besarnya dampak akan bergantung pada berapa lama gangguan berlangsung, luas wilayah yang terdampak, sektor usaha yang terkena imbas, serta ketersediaan jalur dan moda transportasi alternatif.
“Pada tahap ini terlalu dini untuk memberikan estimasi kerugian ekonomi secara keseluruhan karena dampaknya sangat bergantung pada durasi dan cakupan gangguan, sektor yang terdampak, serta tersedianya alternatif rute dan moda transportasi,” ujar Shinta.
Untuk mengantisipasi gangguan, APINDO mendorong perusahaan memastikan rencana keberlangsungan usaha atau business continuity plan dapat diterapkan sesuai kondisi.
Perusahaan perlu mengidentifikasi aktivitas bisnis yang paling kritis, menjaga komunikasi dengan pemasok dan penyedia jasa logistik, serta menyiapkan alternatif rute distribusi dan pemasok.
Langkah tersebut dinilai penting terutama bagi perusahaan yang menerapkan sistem produksi just-in-time. Gangguan distribusi dapat membuat bahan baku dan komponen produksi terlambat tersedia.
Perlindungan terhadap pekerja juga menjadi perhatian. Perusahaan diminta melakukan penilaian risiko akibat paparan abu vulkanik dan kualitas udara serta memastikan prosedur komunikasi dan tanggap darurat berjalan.
Shinta juga menilai dunia usaha membutuhkan informasi pemerintah yang cepat dan terintegrasi mengenai aktivitas vulkanik, kondisi penerbangan, cuaca, sebaran abu vulkanik, dan jalur transportasi alternatif.
“Koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengelola bandara, operator transportasi, dan dunia usaha juga penting agar setiap penyesuaian distribusi dan aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara terukur sesuai perkembangan kondisi,” katanya.
Director of Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian menilai rangkaian karhutla dan erupsi Anak Krakatau menunjukkan bahwa bencana yang terjadi di daerah dapat dengan cepat menjalar ke aktivitas ekonomi nasional.
Menurut dia, ukuran keberhasilan penanganan bencana tidak cukup hanya dilihat dari kecepatan respons pemerintah. Dunia usaha juga perlu memastikan pekerja dapat kembali bekerja, barang kembali bergerak, dan kegiatan ekonomi tetap berjalan ketika salah satu jaringan penting mengalami gangguan.
“Disaster resilience is now an economic competitiveness issue,” ujar Fakhrul.
Ia mendorong pemerintah dan dunia usaha membangun National Business Continuity Framework yang dapat menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola infrastruktur, serta pelaku usaha.
Kerangka tersebut antara lain dapat memetakan simpul ekonomi penting, seperti bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan listrik, telekomunikasi, pusat data, dan jalur logistik.
Dengan pemetaan itu, pemerintah dan pelaku usaha dapat mengetahui pilihan operasi alternatif ketika salah satu simpul mengalami gangguan.
“Kita perlu bergerak dari sekadar disaster response menuju economic continuity. Setelah sebuah bandara ditutup, misalnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penumpang dan kargo dialihkan,” kata Fakhrul.
Menurut dia, jalur alternatif dan kapasitasnya semestinya sudah diketahui sebelum bencana terjadi. Dengan demikian, perusahaan tidak baru menyusun strategi keberlangsungan usaha ketika gangguan sudah berlangsung.
Fakhrul juga menilai anggaran mitigasi bencana perlu dipandang sebagai investasi untuk menjaga keberlangsungan ekonomi.
Menurut dia, sistem peringatan dini, pemantauan vulkanologi dan cuaca, peralatan pemadam, jalur evakuasi, layanan kesehatan, komunikasi darurat, hingga infrastruktur alternatif memiliki nilai ekonomi karena dapat membantu mencegah kerugian yang lebih besar.
“Kita sangat pandai menghitung cost of capacity, tetapi kita juga harus semakin pandai menghitung cost of disruption,” ujarnya.
Karena itu, perencanaan anggaran mitigasi dinilai perlu dilakukan secara multi-tahun dan berbasis risiko, bukan hanya merespons setelah bencana terjadi.
Wilayah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tinggi sekaligus memiliki risiko bencana besar, kata Fakhrul, membutuhkan kapasitas kesiapsiagaan minimum yang tetap tersedia meski kondisi sedang normal.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan bencana tidak berhenti pada upaya menyelamatkan masyarakat, tetapi juga memastikan roda perekonomian dapat kembali bergerak secepat mungkin.****
