Fajarasia.id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam diskusi Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Kamis (24/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, para ahli menyampaikan berbagai rekomendasi, mulai dari penguatan deteksi dini hingga pembentukan lembaga khusus pengelola gambut dan mangrove.
Salah satu sorotan utama datang dari Dr. Bagus Muljadi dari Nottingham University. Menurut dia, posisi Indonesia sangat strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, terutama terkait siklus karbon dan emisi gas rumah kaca.
Bagus menilai Indonesia memiliki tanggung jawab besar karena ekosistem gambut yang dimiliki menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim dunia. Karena itu, perlindungan dan pengelolaan hutan gambut harus menjadi prioritas.
Ia menekankan tiga langkah utama yang perlu diperkuat, yakni menjaga dan membudidayakan kawasan gambut, meningkatkan pemantauan terhadap titik rawan kebakaran, serta menyusun langkah respons cepat saat kebakaran terjadi.
Sementara itu, Prof. Yulianto S. Nugroho dari Universitas Indonesia menyoroti sulitnya memadamkan api di lahan gambut. Berdasarkan hasil simulasi yang dipaparkannya, kebakaran di lahan gambut membutuhkan volume air yang sangat besar untuk dipadamkan.
Menurut Yulianto, satu hektare lahan gambut dapat memerlukan antara 200 ribu hingga satu juta liter air untuk proses pemadaman. Karena itu, upaya pencegahan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas.
Ia juga menilai penggunaan water bombing belum menjadi solusi utama dalam memadamkan api di lahan gambut.
“Kalau melihat data yang kami miliki, water bombing tidak efektif,” ujarnya.
Sebagai gantinya, Yulianto mendorong pemanfaatan teknologi seperti kamera termal dan sensor inframerah untuk mendeteksi titik panas sedini mungkin. Ia juga mengusulkan agar perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan karhutla memiliki sistem deteksi dini sendiri sehingga potensi kebakaran dapat segera diantisipasi.
Masukan lain datang dari Dr. Sigit Sutikno dari Universitas Riau yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Menurut dia, warga merupakan garda terdepan dalam menangani kebakaran di tingkat lapangan.
Karena itu, program Masyarakat Peduli Api (MPA) dinilai perlu dihidupkan kembali dengan dukungan peralatan yang memadai. Salah satu usulannya adalah pembangunan sumur bor dangkal yang memungkinkan masyarakat memperoleh sumber air dengan cepat saat kebakaran mulai muncul.
Selain itu, Sigit mengusulkan pembangunan embung kecil berukuran sekitar satu hingga dua meter persegi yang ditempatkan secara berkala di sekitar kawasan gambut. Kehadiran embung tersebut diyakini dapat mempercepat proses pemadaman sebelum api membesar.
Di sisi lain, Prof. Indratmo Soekarno dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengingatkan pentingnya melanjutkan pengalaman dan pembelajaran dari program restorasi gambut yang pernah dijalankan pemerintah.
Ia menyebut berbagai peta jalan dan panduan pengelolaan lahan gambut sebenarnya telah tersedia dan dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih terintegrasi.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo. Dalam forum itu, Prabowo menyatakan persetujuannya terhadap gagasan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Sementara itu, Prof. Ahmad Kurnain dari Universitas Lambung Mangkurat menekankan pentingnya peran desa dalam mitigasi bencana. Ia mendorong langkah sederhana seperti pembangunan biopori di lingkungan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Berbagai masukan para pakar tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tak lagi bisa hanya mengandalkan pemadaman saat api muncul. Pencegahan berbasis teknologi, penguatan peran masyarakat, hingga pembentukan kelembagaan khusus dinilai menjadi kunci untuk melindungi kawasan gambut yang selama ini rentan terbakar.****
