Fajarasia.id – Pelantikan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang baru menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus mendorong perbaikan mendasar pada sistem pelayanan publik, termasuk tata kelola lembaga pemasyarakatan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, berharap pimpinan baru Ombudsman dapat memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan setiap temuan di lapangan ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh pemerintah.
Secara khusus, Irawan menyoroti temuan Ombudsman mengenai kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong yang mengalami kelebihan kapasitas (overcrowded). Ia menekankan bahwa persoalan tersebut harus dijawab dengan evaluasi sistemik, mulai dari pembenahan fasilitas hingga penerapan prinsip pembinaan yang lebih manusiawi.
“Pemerintah harus melihat temuan Ombudsman dalam kerangka perbaikan menyeluruh. Paradigma pembinaan di lapas perlu bergeser dari pendekatan pembalasan menuju pemulihan agar warga binaan memiliki kesiapan lebih baik saat kembali ke masyarakat,” ujar Irawan, Sabtu (3/10/2026).
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI bersama Radian Syam sebagai anggota untuk masa jabatan 2026–2031 pada Kamis (1/10/2026). Pergantian kepemimpinan ini berlangsung pasca-pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ketua Ombudsman terdahulu, Hery Susanto, akibat pelanggaran etik dan keterlibatan dalam kasus dugaan suap tata kelola pertambangan nikel.
Melalui kepemimpinan yang baru, Ombudsman diharapkan dapat kembali menegakkan marwahnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang independen, responsif, dan tepercaya.***
