Fajarasia.id — Pemerintah bersiap mengucurkan dana jumbo hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang yang ditujukan khusus bagi petani, nelayan, serta masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat di tingkat tapak sekaligus memperluas inklusi dan literasi keuangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dorongan besar dari Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan agar masyarakat produktif di pedesaan tidak hanya memiliki kapasitas belanja, tetapi juga memiliki ketahanan finansial melalui tabungan yang memadai di lembaga keuangan formal.
“Arahan Bapak Presiden berfokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat, sehingga mereka memiliki kemampuan belanja (*spending*) sekaligus tabungan (*saving*) di perbankan,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).
Meski mekanisme pasti pengucuran dana tersebut—apakah dalam bentuk bantuan langsung atau perluasan skema kredit—masih dalam tahap pematangan, Airlangga memberi sinyal bahwa dana ini akan memperkuat skema pembiayaan rakyat yang sudah berjalan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengintergrasikan dana tersebut ke dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau membentuk skema pembiayaan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap sektor.
Sebagai gambaran keberhasilan pembiayaan rakyat, realisasi penyaluran KUR hingga pertengahan Oktober 2026 telah menembus Rp257,84 triliun. Angka ini setara dengan 87 persen dari total target tahunan dan telah menjangkau lebih dari 4 juta debitur di seluruh Indonesia.
“Pemerintah akan memetakan dan membagi alokasi dana tersebut ke masing-masing sektor produktif. Penguatan KUR menjadi salah satu opsi utama, di samping menyiapkan potensi skema pembiayaan tambahan lainnya,” tambah Airlangga.
Rencana pengucuran dana Rp400 triliun ini sebelumnya dipaparkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta.
Presiden menegaskan bahwa komitmen ini merupakan kelanjutan dari hasil positif percepatan akses keuangan daerah yang selama ini terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat. Peningkatan alokasi pembiayaan secara signifikan pada tahun depan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha produktif di akar rumput secara masif.
Melalui perluasan akses pembiayaan ini, pemerintah optimistis dapat mempercepat pemerataan ekonomi, meretas ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat pedesaan.***
