Fajarasia.id – Kabar penangkapan seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial AS oleh otoritas Ukraina akibat bergabung dengan militer Rusia memicu sorotan tajam dari parlemen. Komisi I DPR RI mendesak pemerintah tidak hanya mengutamakan pendampingan hukum bagi yang bersangkutan, tetapi juga mengusut tuntas dugaan adanya sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di balik perekrutan tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kasus keterlibatan warga sipil Indonesia dalam konflik bersenjata negara lain merupakan persoalan serius yang menuntut perhatian lintas sektoral.
“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kyiv perlu mengutamakan perlindungan terhadap WNI tersebut, termasuk memastikan kondisi mereka, memberikan akses kekonsuleran, serta pendampingan sesuai hukum yang berlaku,” ujar Dave dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Lebih dari sekadar urusan perlindungan warga negara di zona perang, Dave menyoroti pola berulangnya kasus WNI yang direkrut menjadi tentara bayaran asing. Menurutnya, pemerintah wajib mendalami motif keberangkatan AS, apakah murni atas kehendak pribadi atau justru terjebak tipu daya.
Berdasarkan pola yang kerap ditemukan, perekrutan sering kali menyasar masyarakat melalui media sosial, jaringan pertemanan, maupun iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.
“Persoalan ini tidak hanya menyangkut keputusan individu, tetapi juga dugaan jaringan perekrutan lintas negara yang berpotensi melibatkan tindak pidana perdagangan orang,” papar Dave.
Untuk memutus mata rantai tersebut, ia mendorong evaluasi menyeluruh serta penguatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, kementerian teknis terkait, dan perwakilan RI di luar negeri. Penelusuran harus menyasar hingga ke akar permasalahan, mulai dari agen perekrut, perantara, hingga aliran dana.
Selain itu, pengawasan terhadap keberangkatan WNI ke luar negeri—khususnya yang menggunakan visa kunjungan atau visa pendidikan sebagai kedok bekerja—perlu diperketat. Pemerintah juga diminta memperluas edukasi digital agar masyarakat lebih kritis memverifikasi keabsahan tawaran kerja, terutama di negara-negara yang tengah berkonflik.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah membenarkan laporan mengenai penangkapan seorang WNI yang bertempur di pihak militer Rusia melawan Ukraina.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang di Jakarta, Rabu (11/11/2026), mengonfirmasi bahwa KBRI di Kyiv telah menerima informasi resmi mengenai penahanan WNI berinisial AS tersebut oleh otoritas setempat.
Menindaklanjuti laporan itu, pihak KBRI di Kyiv telah melayangkan permintaan akses kekonsuleran kepada pemerintah Ukraina guna menemui AS secara langsung, sekaligus melakukan proses verifikasi dan pendalaman atas status hukum serta kronologi keterlibatannya di medan perang.***
