Fajarasia.id — Bank Indonesia (BI) mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi antarnegara untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang negara ketiga. Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko gejolak nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, termasuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang berlangsung pada 12–18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand.
Delegasi Indonesia dalam rangkaian pertemuan tersebut dipimpin Destry bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menurut Destry, kerja sama internasional semakin dibutuhkan untuk menghadapi berbagai risiko global, mulai dari ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, ancaman siber, hingga gejolak pasar keuangan.
Selain memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), BI juga mendukung pengembangan sistem pembayaran digital yang efisien, aman, dan tepercaya, termasuk untuk transaksi lintas negara.
“Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan,” kata Destry dalam keterangannya, dikutip pada Senin (19/10/2026).
Di dalam negeri, BI terus memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), termasuk di kalangan generasi muda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemanfaatan transaksi digital diharapkan dapat membantu pelaku usaha membangun rekam jejak keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, peluang mereka untuk mengakses pembiayaan formal juga dapat semakin terbuka.
Upaya tersebut sejalan dengan agenda transformasi sistem pembayaran yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Dalam pertemuan IMF dan Bank Dunia, para Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral menyepakati Agenda Kebijakan Global untuk memperkuat ketahanan ekonomi dunia.
Agenda tersebut mencakup upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, memperbaiki iklim usaha, memodernisasi pasar tenaga kerja, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi.
Pengembangan teknologi juga perlu didukung investasi pada infrastruktur digital dan energi berkelanjutan. Selain itu, para peserta membahas penanganan ketidakseimbangan global, pengelolaan risiko utang, kelancaran perdagangan, dan penguatan jaring pengaman keuangan global.
Sementara itu, forum G20 menyoroti penguatan regulasi dan pengawasan sektor keuangan, penyederhanaan aturan, serta pemanfaatan inovasi teknologi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Pertemuan tersebut sekaligus menandai peralihan Presidensi G20 Finance Track dari Amerika Serikat kepada Inggris.
Ke depan, BI bersama pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan otoritas internasional untuk menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Perluasan transaksi mata uang lokal dan digitalisasi pembayaran menjadi bagian dari upaya tersebut, terutama untuk memperkuat perdagangan, memperluas akses keuangan, dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal.****
