Fajarasia.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat pengawasan pembangunan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian inflasi, penguatan ekonomi daerah, serta sinkronisasi program pusat dan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan, keberhasilan pembangunan membutuhkan konsistensi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi agar program yang telah disusun benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
“Bahwa konsistensi terhadap perencanaan itu sangat penting,” kata Ribka dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).
Salah satu langkah yang dilakukan Kemendagri adalah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan bersama pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Ribka, pengendalian inflasi diperlukan agar kenaikan harga barang tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Tujuannya untuk bagaimana kita menjaga inflasi daerah, kenaikan harga barang dan semuanya supaya ada pengendalian (yang) baik, sehingga seluruh proses-proses pembangunan ini dapat dilaksanakan di daerah,” ujarnya.
Selain menjaga stabilitas harga, Kemendagri turut memantau pertumbuhan ekonomi daerah. Ribka mengatakan, Menteri Dalam Negeri telah membentuk tim untuk memastikan berbagai program pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif di daerah.
“Jadi pertumbuhan ekonomi ini juga kami di Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri sudah bentuk satu tim untuk terus mengikuti supaya semua program Asta Cita dari kita pada era transformasi ini terkait dengan masalah ekonomi dan semua program intervensi dari pemerintah pusat itu kemudian betul-betul diimplementasi di daerah,” jelasnya.
Ribka menambahkan, penguatan ekonomi daerah perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Agenda tersebut mencakup pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga hilirisasi.
Untuk mendukungnya, sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu terus diperkuat. Kemendagri juga mendorong penggunaan data dalam penyusunan kebijakan serta pengelolaan APBD yang diarahkan pada program dengan manfaat langsung bagi masyarakat.
Program tersebut antara lain ditujukan untuk menekan kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.
Ribka menegaskan, pembangunan nasional dan daerah pada dasarnya merupakan satu rangkaian yang harus berjalan searah. Karena itu, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program perlu dijaga konsistensinya.
“Dalam teorinya it’s okay, but dalam pelaksanaannya kadang-kadang jauh dari itu. Ini yang mungkin perlu kita disiplinkan bersama,” ujar Ribka.****
