Fajarasia.id – Rencana pemerintah memberikan berbagai insentif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan bahwa dukungan fiskal saja tidak cukup untuk mengembalikan daya saing industri nasional secara menyeluruh.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah, mulai dari fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa tenaga kerja alih daya, percepatan restitusi pajak, hingga pengkajian kembali tax holiday bagi industri TPT, merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Menurut Shinta, sektor tekstil memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional karena berperan sebagai industri padat karya yang menopang ekspor, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menjadi bagian penting dari rantai manufaktur Indonesia.
“Dunia usaha menyambut positif langkah pemerintah untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil,” ujar Shinta, Selasa (29/9/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sejumlah insentif tersebut masih berada pada tahap pembahasan. Karena itu, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh desain kebijakan, ketepatan sasaran, kemudahan akses, serta kepastian pelaksanaannya di lapangan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tengah menyiapkan berbagai kemudahan untuk mendukung industri tekstil. Salah satunya berupa fasilitas PPN terkait penggunaan tenaga kerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Kebijakan tersebut dinilai relevan mengingat karakter industri tekstil dan garmen yang sangat dipengaruhi oleh siklus permintaan global. Saat pesanan meningkat, perusahaan dituntut mampu menambah kapasitas produksi dan tenaga kerja dalam waktu singkat.
Selain insentif PPN, percepatan restitusi pajak juga dinilai penting karena berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan, khususnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Sementara itu, tax holiday dan tax allowance dianggap dapat menjadi pendorong investasi baru, ekspansi kapasitas, hingga modernisasi pabrik.
Namun, Apindo menegaskan bahwa insentif fiskal bukan satu-satunya jawaban untuk memperbaiki kondisi industri. Menurut Shinta, industri TPT saat ini sebenarnya mulai menunjukkan sinyal pemulihan.
Data Apindo mencatat industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Momentum tersebut, kata dia, perlu dijaga melalui kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha.
“Insentif yang dibutuhkan bukan semata-mata besar nilainya, tetapi harus tepat sasaran, mudah diakses, memberikan kepastian, dan mampu menyelesaikan hambatan utama yang dihadapi perusahaan,” katanya.
Salah satu persoalan yang dinilai mendesak adalah modernisasi mesin dan teknologi. Banyak pelaku industri masih menggunakan peralatan produksi berusia tua sehingga mengurangi daya saing terhadap negara-negara pesaing.
Karena itu, Apindo mendukung rencana pemerintah yang ingin mendorong perbankan, khususnya bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk kembali memperluas pembiayaan bagi sektor tekstil.
Menurut Shinta, peremajaan mesin tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga memperbaiki efisiensi energi, kualitas produk, hingga kemampuan memenuhi standar yang ditetapkan pembeli global.
Selain modernisasi, penguatan industri hulu dan rantai pasok domestik juga menjadi perhatian penting. Industri membutuhkan ketersediaan bahan baku yang kompetitif dari sisi harga, kualitas, maupun kesinambungan pasokan agar dapat bersaing di pasar internasional.
Apindo juga menyoroti pentingnya menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi industri dalam negeri. Pengawasan terhadap impor ilegal dan praktik perdagangan yang dianggap merugikan pelaku usaha domestik perlu terus diperketat.
Di sisi ketenagakerjaan, dunia usaha meminta adanya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas bagi perusahaan. Hal ini dinilai penting karena industri tekstil sangat bergantung pada fluktuasi pesanan dan perubahan tren pasar global.
Bagi Apindo, kebijakan fiskal hanyalah salah satu bagian dari solusi. Agar industri tekstil kembali menjadi motor pertumbuhan manufaktur nasional, pemerintah dinilai perlu menjalankan sejumlah agenda secara bersamaan, mulai dari modernisasi teknologi, penguatan rantai pasok, penegakan hukum perdagangan, perbaikan akses pembiayaan, hingga perluasan pasar ekspor.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pelaku usaha berharap insentif yang tengah disiapkan pemerintah menjadi pintu masuk bagi reformasi yang lebih luas, bukan sekadar stimulus jangka pendek untuk menopang industri tekstil nasional.***
