Fajarasia.id – Partai Demokrat menegaskan isu perombakan kabinet atau reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Pernyataan ini disampaikan Sekjen Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi komentar Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, yang menyebut pengisian kabinet tidak harus berasal dari partai politik.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, karena itu pula presiden lah yang paham akan kebutuhan menterinya,” ujar Herman, Senin (10/8/2026). Ia menekankan, yang terpenting bukan asal partai seorang menteri, melainkan kemampuan menjalankan mandat Presiden.
Menurut Herman, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait siapa dan dari mana asal menteri yang dipilih. “Yang penting para menteri mampu menerjemahkan program presiden dan menjalankannya dengan baik agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dirasakan rakyat,” katanya.
Isu reshuffle mencuat setelah beredar kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet usai 17 Agustus. Informasi yang dihimpun menyebut reshuffle bersifat terbatas, sekadar mengisi jabatan kosong.
Mardani Ali Sera sebelumnya mendukung langkah Presiden merekrut figur baru dengan kapasitas dan integritas, bahkan dari kalangan profesional non-partai. Ia menilai reformasi birokrasi perlu diterapkan agar pemerintahan lebih efektif di tengah penurunan kepuasan publik.***
