Gegara Kasus Korupsi Rp500 Juta, Jaksa Tahan Mantan Wakil Bupati Flores Timur

Gegara Kasus Korupsi Rp500 Juta, Jaksa Tahan Mantan Wakil Bupati Flores Timur

Fajarasia.id – Gegara kasus dugaan korupsi sistem internet desa (SID) di Kabupaten Flores Timur senilai Rp536. 438. 715,00, Kantor  Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang, menahan mantan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli.

Mantan Wakil Bupati Kabupaten Flotim ini, ditetapkan dan ditahan sebagai teraangka oleh Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang.

Kacabjari Waiwerang, I Gede Indra Hari Prabowo kepada wartawan, Minggu 09 Juni 2024 malan menegaskan bahwa saat ini mantan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur, Agustinus Payong Boli telah ditahan oleh penyidik Tipidsus Kacabjari Waiwerang.

Dijelaskan Kacabjari Waiwerang, mantan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi SID di Kabupaten Flores Timur dengan nilai kerugian negara mencapai Rp536. 438. 715,00.

“Kasus yang menjerat mantan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, kerugian negaranya mencapai Rp536. 438. 715,00,” kata Kacabjari Waiwerang, I Gede Indra Hari Prabowo.

Menurut Indra Hari Prabowo, Agustinus Payong Boli ditahan setelah beberapa kali panggilan dari penyidik Tipidsus Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang, tidak dipenuhi karena sedang kegiatan penting.

Ditambahkan Kacabjari Waiwerang, didalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang untuk terdakwa kasus yang sama, majelis hakim menegaskan bahwa memerintahkan mantan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Flores Timur (Flotim), Agustinus Payong Boli untuk mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp536. 438. 715,00.

Selain mantan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, Darius No Boli, dan Andreas Pehan Lebuan turut mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp536. 438. 715,00.

Dalam kasus ini, kata dia, tersangka disangka telah melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(rey)

Pos terkait