Fajarasia.id – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Iman Sukri, resmi membuka Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji. Rapat berlangsung di Ruang Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam sambutannya, Iman menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI selaku pengusul RUU serta seluruh pihak yang hadir. Ia menegaskan bahwa pembahasan regulasi ini penting untuk memastikan tata kelola keuangan haji berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan jamaah. “Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan rapat Panja ini dengan tujuan memperkuat pengelolaan keuangan haji,” ujarnya.
Berdasarkan laporan sekretariat, rapat dihadiri 10 anggota dari total 45 anggota Panja yang mewakili enam fraksi. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan kuorum sesuai ketentuan Tata Tertib DPR. Iman pun secara resmi membuka rapat dan menyatakan terbuka untuk umum.
Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari presentasi tim ahli pada pertemuan sebelumnya. Panja menugaskan tim ahli untuk menyempurnakan draf RUU berdasarkan masukan anggota dan pengusul. Agenda rapat mencakup pengantar pimpinan, paparan tim ahli, tanggapan pengusul RUU, diskusi anggota Panja, serta penutup.
Iman menekankan pentingnya efisiensi jalannya rapat agar pembahasan berjalan efektif. Ia langsung mempersilakan tim ahli menyampaikan hasil penyempurnaan draf RUU. “Kesempatan kami berikan kepada tim ahli untuk memaparkan hasil penyempurnaan yang telah dilakukan,” tutupnya.
Dengan berlangsungnya rapat ini, Baleg DPR RI berharap proses harmonisasi RUU Keuangan Haji dapat segera rampung sehingga menghasilkan regulasi yang lebih kuat, transparan, dan mampu menjawab tantangan pengelolaan dana haji di masa mendatang.
