Fajarasia.id – Setelah 19 tahun berkuasa, Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan sipil di Jalur Gaza. Kewenangan selanjutnya diserahkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), badan transisi yang dipimpin teknokrat Palestina dan dibentuk berdasarkan rencana perdamaian yang didukung AS serta PBB.
Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, menegaskan seluruh jajaran pemerintahan Hamas mengakhiri masa tugasnya, sementara pegawai teknis tetap dipertahankan agar layanan publik tidak terganggu.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut keputusan tersebut sebagai “langkah maju positif” menuju transisi pemerintahan baru.
Meski demikian, Israel menolak keputusan ini. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menilai Hamas hanya berusaha mempertahankan kekuatan militer dengan menyerahkan urusan sipil kepada NCAG.
Situasi di Gaza tetap genting. Serangan Israel berlanjut, sementara negosiasi gencatan senjata tahap kedua masih terhambat oleh isu pelucutan senjata, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi wilayah.****
