Fajarasia.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya aspirasi dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi yang ingin membahas persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme resmi parlemen.
Meski demikian, DPR belum dapat mengambil langkah lebih lanjut karena masih menjalani masa reses. Masa sidang DPR dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Dasco mengatakan, keinginan untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden tidak hanya datang dari anggota DPR, tetapi juga sejumlah organisasi masyarakat.
“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini pimpinan DPR belum menggelar rapat maupun rapat Badan Musyawarah bersama fraksi-fraksi untuk membahas persoalan tersebut.
Selain menunggu dimulainya masa sidang, DPR juga masih menantikan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran.
“Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” ujarnya.
Dasco menegaskan, berbagai dinamika dan aspirasi yang berkembang akan dicermati setelah DPR kembali memasuki masa sidang. Ia berharap setiap proses berjalan sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku di lembaga legislatif.
Menurutnya, pembahasan mengenai persoalan Gibran sejauh ini memang sudah berlangsung di antara anggota DPR lintas fraksi. Namun, komunikasi tersebut masih sebatas informal dan belum menjadi pembahasan resmi kelembagaan.
“Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang. Dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” katanya.
Dengan kembali dibukanya masa sidang DPR, aspirasi mengenai persoalan Wakil Presiden berpeluang dibawa ke forum resmi parlemen. Namun, hingga kini belum ada keputusan mengenai langkah politik atau mekanisme konstitusional yang akan ditempuh DPR.****
