Fajarasia.id – Dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah pihak di lingkungan Istana Kepresidenan memunculkan perhatian serius terhadap kondisi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sejumlah perwira tinggi kepolisian dikabarkan menjalani pemeriksaan internal terkait persoalan tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri melakukan langkah pengamanan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat kepolisian. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang mengonfirmasi secara menyeluruh kabar tersebut.
Salah satu nama yang turut disebut dalam informasi tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Ia dikabarkan sempat dimintai klarifikasi oleh tim khusus Mabes Polri sebelum kemudian dipulangkan.
Selain itu, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta disebut-sebut turut diamankan dan menjalani pemeriksaan di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Ahrie diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyadapan yang tengah menjadi sorotan. Bahkan, berdasarkan informasi dari sumber internal yang belum dikonfirmasi secara independen, ia disebut mengaitkan tindakan tersebut dengan instruksi dari mantan atasannya.
Seorang sumber internal kepolisian menyebutkan, pemeriksaan juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri dari berbagai tingkatan kepangkatan.
“Iya, benar, ada pengamanan internal. Satu jenderal bintang empat inisial L serta beberapa jenderal bintang tiga dan dua dipanggil untuk verifikasi. Untuk yang bintang empat sudah selesai klarifikasi,” ujar sumber tersebut, Selasa (3/11/2026).
Kabar ini mencuat di tengah proses konsolidasi internal Polri setelah pergantian kepemimpinan di tubuh institusi tersebut. Pemeriksaan terhadap sejumlah perwira tinggi, jika benar berlangsung, menjadi ujian bagi komitmen kepolisian dalam menjaga disiplin dan profesionalitas organisasi.
Dugaan penyadapan tanpa kewenangan juga menjadi persoalan serius karena menyangkut perlindungan komunikasi, batas kewenangan aparat, serta keamanan lingkungan pemerintahan.
Meski demikian, kebenaran informasi mengenai pemeriksaan, penahanan, maupun dugaan keterlibatan sejumlah jenderal tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak berwenang.
Hingga berita ini disusun, Mabes Polri, Divisi Humas Polri, maupun pejabat terkait belum memberikan keterangan resmi yang mengonfirmasi rangkaian informasi tersebut.
Kejelasan mengenai siapa saja yang diperiksa, dasar tindakan pengamanan, serta ada atau tidaknya pelanggaran hukum menjadi hal yang dinantikan publik.****
