Fajarasia.id – Sejumlah massa yang tergabung dalam sebuah aliansi mendatangi Kantor Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Mereka mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wapres hingga mengundurkan diri dari jabatannya.
Massa tiba sekitar pukul 14.12 WIB dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando. Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar Gibran keluar dari Istana Wapres. Selain itu, massa juga menyuarakan desakan pemakzulan.
Tuntutan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran. Para demonstran mendasarkan aspirasi mereka pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mereka anggap berkaitan dengan keabsahan ijazah serta surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Dalam orasinya, salah seorang perwakilan massa meminta Gibran segera meninggalkan Kantor Wakil Presiden.
“Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres,” ujar orator.
Massa juga meminta Gibran mengambil langkah mundur secara sukarela. Jika tidak, mereka mendesak agar proses pemakzulan ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
“Kalau kalian punya malu, kalau kalian punya muka, segera keluar dari Istana Wapres karena ini tuntutan rakyat, milik rakyat,” kata orator tersebut.
Di tengah aksi tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR akan menindaklanjuti aspirasi terkait polemik Wakil Presiden Gibran setelah masa reses berakhir.
Dasco menjelaskan, pembahasan sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi. Pembahasan resmi baru dapat dilakukan melalui mekanisme persidangan DPR.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Dasco, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi telah menyampaikan keinginan untuk menyalurkan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden melalui lembaga legislatif.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” tuturnya.
Dasco menegaskan, berbagai masukan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan setelah DPR kembali memasuki masa sidang. Masa reses DPR dijadwalkan berakhir pada Selasa (10/11/2026).
Perkembangan ini membuat polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga mulai mengemuka dalam dinamika politik dan pembahasan di parlemen.***
