Fajarasia.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum menentukan langkah resmi terkait wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. DPR masih menunggu dimulainya masa sidang serta salinan lengkap keputusan Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan sikap.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, berbagai aspirasi mengenai persoalan Wakil Presiden telah disampaikan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi.
Namun, hingga saat ini pembahasan tersebut masih berlangsung secara informal karena DPR belum memasuki masa sidang.
“Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Dasco, DPR juga perlu mencermati keputusan lengkap MA sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Karena itu, lembaga legislatif belum bisa memastikan apakah akan menempuh hak angket atau mekanisme politik lainnya.
“Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” ujarnya.
Dasco menjelaskan, DPR akan mulai menyikapi perkembangan persoalan tersebut setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Dia meminta masyarakat memberikan waktu kepada DPR untuk memproses berbagai aspirasi melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
“Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dasco membenarkan bahwa komunikasi lintas fraksi mengenai persoalan Wakil Presiden sudah berlangsung. Sejumlah anggota DPR disebut ingin menyampaikan pandangan dan aspirasi secara resmi dalam forum yang diatur sesuai tata tertib parlemen.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” pungkasnya.
Dengan demikian, wacana hak angket maupun pemakzulan Gibran masih berada pada tahap pembahasan dan penyerapan aspirasi. DPR belum menetapkan keputusan resmi mengenai langkah yang akan ditempuh terkait polemik tersebut.****
