Fajarasia.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai Presiden Prabowo Subianto dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur sekaligus mencegah praktik penyadapan ilegal. Usulan tersebut muncul menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang tengah ditangani Polri.
Habiburokhman menyebut tindakan penyadapan ilegal tersebut sebagai kejahatan luar biasa karena menyasar kepala negara. Menurutnya, aturan hukum yang ada saat ini belum cukup spesifik untuk menjangkau seluruh bentuk kejahatan tersebut.
“Bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, penggunaan pasal terkait insubordinasi untuk menjerat para tersangka dalam kasus tersebut masih belum sepenuhnya menggambarkan beratnya perbuatan yang dilakukan.
Menurut Habiburokhman, insubordinasi merupakan tindakan serius, terlebih jika dilakukan oleh pihak yang seharusnya memiliki tanggung jawab melindungi dan melayani negara.
Ia juga membandingkan kasus tersebut dengan skandal Watergate di Amerika Serikat yang melibatkan praktik penyadapan terhadap lawan politik. Namun, menurutnya, kasus di Indonesia memiliki dimensi yang jauh lebih serius karena dugaan penyadapan menyasar kepala negara.
“Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap,” ujarnya.
Habiburokhman bahkan menyebut kasus tersebut sebagai salah satu skandal paling serius yang pernah terjadi di Indonesia. Ia khawatir para pelaku justru dapat lolos dari jerat hukum apabila regulasi yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh bentuk tindak pidana yang dilakukan.
“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia menilai penerbitan Perppu menjadi salah satu pilihan yang masuk akal untuk mengisi kekosongan pengaturan hukum mengenai penyadapan ilegal.
Habiburokhman juga mengingatkan bahwa pemerintah pernah menerbitkan Perppu dalam situasi mendesak pada masa lalu, salah satunya setelah peristiwa bom Bali.
Meski demikian, usulan penerbitan Perppu tersebut masih berupa wacana yang akan dibahas lebih lanjut di internal Komisi III DPR.
“Ini wacana dari kami, nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok,” pungkasnya.
Wacana tersebut sekaligus membuka kembali pembahasan mengenai pentingnya regulasi penyadapan yang tegas, baik untuk melindungi keamanan negara maupun menjamin hak privasi masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.****
