Fajarasia.id — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik harus menghadirkan layanan yang mudah, cepat, berkualitas, dan berintegritas bagi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).
“Pelayanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, perbaikan pelayanan tidak cukup hanya memastikan prosedur berjalan, tetapi harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang sesuai kebutuhannya,” ujar Rini.
Transformasi pelayanan publik dilakukan melalui penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP), digitalisasi, pelayanan omnikanal, serta pembangunan Zona Integritas (ZI). Pemerintah menekankan integrasi proses bisnis, data, dan sistem agar masyarakat memperoleh pelayanan yang konsisten melalui kanal apa pun.
Selain itu, inovasi pelayanan publik Indonesia terus mendapat pengakuan internasional. Hingga 2026, sembilan inovasi telah meraih penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA). “Penghargaan bukan tujuan akhir, tetapi bukti bahwa inovasi memberi dampak nyata dan dapat direplikasi,” tegas Rini.
Pembangunan ZI juga menjadi fokus utama untuk mencegah praktik pungli, percaloan, dan konflik kepentingan. Dari 546 pemerintah daerah, baru 160 yang memiliki unit kerja berpredikat ZI. Mayoritas masih berada pada kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Rini menekankan perlunya memperluas ZI pada layanan dasar seperti RSUD, Disdukcapil, Samsat, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Transformasi pelayanan publik, menurut Rini, tidak hanya berbicara soal gedung MPP, indeks, atau predikat ZI, melainkan kolaborasi lintas instansi. “Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, DPR, Ombudsman, LAN, dan seluruh pemangku kepentingan, pelayanan publik diharapkan semakin menghadirkan kemudahan, kepastian, keadilan, dan integritas sebagai wujud nyata kehadiran negara,” pungkasnya.***
