Fajarasia.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengaku ragu pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mampu menekan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai persoalan MBG bukan hanya soal pengawasan, melainkan desain program yang dinilai tidak ideal.
“Apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk menurunkan atau menghentikan keracunan dalam program MBG? Awalnya saya yakin, tapi setelah mempelajari desainnya, saya tidak lagi yakin. Permasalahannya bukan hanya di hulu, tetapi desain keseluruhannya sudah tidak ideal,” ujar Charles dalam rapat dengar pendapat bersama BPOM di Senayan, Rabu (9/9/2026).
Charles menyoroti praktik penyimpanan makanan yang sudah dimasak lebih dari empat jam di suhu ruang, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi bakteri. Ia menilai pengawasan BPOM di bagian hulu tidak cukup jika distribusi dan penyajian tetap bermasalah.
Menanggapi hal itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya telah menyiapkan 21 program pengawasan MBG, mulai dari bahan baku hingga mitigasi kejadian luar biasa. Ia mencontohkan kasus keracunan massal di Sidoarjo, di mana makanan disiapkan pukul 01.00 WIB dan baru dibagikan sekitar 12 jam kemudian. “Timeline kami jelas, jangan lewat empat jam. Kasus ini menunjukkan protokol distribusi belum dijalankan dengan baik,” katanya.
Taruna menegaskan BPOM akan meningkatkan pengawasan jika anggaran Rp 509 miliar untuk MBG sudah definitif. “Kami optimistis pengawasan bisa membantu menekan kasus keracunan. Jika anggaran dialihkan ke tupoksi kami, tentu kami tidak keberatan,” ujarnya.****
