Fajarasia.id – Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan menghormati keputusan PDI Perjuangan untuk tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan keberadaan partai di luar pemerintahan tetap menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi.
Menurut Viva, sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi secara konstitusional seperti dalam sistem parlementer. Istilah koalisi, oposisi, maupun kabinet bayangan lebih merupakan terminologi politik untuk menggambarkan posisi partai terhadap pemerintahan.
“Demokrasi membutuhkan dua fungsi secara simultan, yakni fungsi memerintah dan fungsi koreksi atau pengawasan,” ujarnya. Viva menekankan pemerintahan yang kuat tetap membutuhkan mekanisme kontrol agar kewenangan tidak disalahgunakan.
PDIP Sebagai Penyeimbang
Viva menegaskan keputusan PDIP untuk berada di luar kabinet tidak menjadikan partai tersebut musuh pemerintah. Sebaliknya, PDIP dapat berperan sebagai kekuatan pengawas yang memberikan koreksi terhadap kebijakan tanpa harus berseberangan dalam setiap persoalan.
“Keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh, melainkan instrumen demokrasi,” kata Viva. Ia menilai PDIP dapat mendukung kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat sekaligus mengkritisi kebijakan yang dianggap kurang tepat.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya memilih berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai penyeimbang. Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari PAN yang menilai sikap PDIP memperkuat mekanisme check and balances dalam sistem presidensial Indonesia.***
