Fajarasia.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar diterima siswa sesuai ketentuan. Menurutnya, partisipasi publik diperlukan untuk memastikan kualitas makanan, kebersihan dapur, hingga porsi yang diberikan tetap memenuhi standar.
Ajakan tersebut disampaikan Wihadi saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Wihadi menilai Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan pengecekan langsung di lapangan. Sebaliknya, warga diminta aktif mengawasi pelaksanaan program dan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan.
“Jika ada dapur penyedia makanan yang tidak higienis atau menu yang diberikan tidak sesuai ketentuan, silakan didokumentasikan dan dilaporkan. Program ini harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Wihadi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, setiap peserta program berhak menerima makanan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengurangi porsi maupun kualitas makanan yang menjadi hak para siswa.
Ia mencontohkan, apabila menu yang ditetapkan mencantumkan satu butir telur, maka jumlah tersebut harus diterima utuh oleh setiap penerima manfaat. Hal serupa juga berlaku untuk komponen makanan lainnya.
Selain itu, Wihadi meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti dalam kondisi basi atau rusak. Laporan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan program.
Meski demikian, ia menekankan setiap laporan harus disampaikan secara objektif dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya agar tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan.
Dalam kesempatan yang sama, Wihadi juga menyerap aspirasi warga terkait distribusi pupuk bersubsidi. Ia mengungkapkan persoalan ketersediaan pupuk masih menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan petani di daerah pemilihannya.
Berdasarkan dialog dengan masyarakat, distribusi pupuk bersubsidi dinilai mulai membaik dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun, jumlah yang tersedia masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani.
Menanggapi hal itu, Wihadi berkomitmen mendorong evaluasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi agar distribusinya semakin tepat sasaran dan mudah diakses oleh petani yang berhak.
Ia juga menyebut pemerintah tengah memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu saluran distribusi berbagai barang bersubsidi, termasuk pupuk. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan bersubsidi.
Menutup kegiatan, Wihadi mengajak masyarakat memanfaatkan keberadaan anggota DPRD maupun DPR RI sebagai jembatan untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah sehingga dapat diperjuangkan melalui jalur legislatif.****
