Fajarasia.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah menyalurkan sedikitnya 3,6 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan sejak distribusi perdana pada 9 Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau yang mulai meluas.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan distribusi bantuan air bersih masih terus dilakukan sebagai solusi jangka pendek guna mencegah krisis air bersih di wilayah terdampak.
“Bantuan terus disalurkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau,” ujar Muchlis di Cikarang, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan penyaluran air bersih dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Perumda Tirta Bhagasasi bertugas menyediakan pasokan air, sementara pemerintah daerah mengoordinasikan armada truk tangki menuju lokasi-lokasi yang mengalami kesulitan air bersih.
Selain itu, bantuan juga datang dari sejumlah perusahaan, organisasi kemanusiaan, relawan, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dan Citarum. Seluruh bantuan disalurkan berdasarkan pemetaan daerah yang paling membutuhkan.
Data terbaru BPBD Kabupaten Bekasi mencatat terdapat 124 titik yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Titik-titik tersebut tersebar di 25 desa pada sembilan kecamatan, dengan 19 desa berada di wilayah selatan dan enam desa di wilayah utara.
Kecamatan Bojongmangu menjadi wilayah yang paling terdampak dengan 39 titik kekeringan di enam desa. Disusul Kecamatan Cibarusah yang memiliki 36 titik di lima desa serta Kecamatan Serang Baru dengan 21 titik di enam desa.
Secara keseluruhan, kekeringan telah berdampak pada 14.801 kepala keluarga atau sekitar 45.816 jiwa. Selain mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat, kondisi tersebut juga memengaruhi sekitar 3.002 hektare lahan pertanian yang tersebar di 52 desa pada 15 kecamatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin meminta seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, serta unsur kebencanaan bergerak cepat untuk memastikan distribusi bantuan air bersih berjalan optimal.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat klaster logistik kebencanaan yang telah dibentuk pemerintah daerah sebagai pusat koordinasi dalam penanganan bencana, termasuk kekeringan.
Menurut Endin, klaster tersebut memiliki peran strategis mulai dari pemetaan kebutuhan, pengadaan dan penyimpanan logistik, hingga pendistribusian bantuan serta pengawasan agar penyaluran berlangsung tepat sasaran.
Selain memastikan ketersediaan air bersih, pemerintah daerah juga mengarahkan klaster logistik untuk menjamin kesiapan kebutuhan dasar lainnya, seperti bahan pangan, perlengkapan kesehatan, serta dukungan operasional agar penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
“Pendistribusian bantuan tidak hanya diukur dari besarnya volume yang disalurkan, tetapi juga ketepatan sasaran, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya,” kata Endin.***
