Fajarasia.id – Pemerintah mulai mematangkan langkah menuju penerapan bahan bakar berbasis bioetanol dengan menyiapkan skema pembiayaan khusus untuk mengatasi selisih harga antara bensin yang mengandung etanol dan bahan bakar fosil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan skema tersebut dirancang agar pengembangan bioetanol dapat berjalan tanpa merugikan industri, petani, maupun negara.
“Kami akan membuat formulasi yang baik untuk kepentingan industri, petani, dan negara,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.
Menurut Bahlil, bioetanol di Indonesia dapat diproduksi dari sejumlah komoditas seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah berencana menetapkan harga acuan bagi bahan baku tersebut agar petani memperoleh kepastian pendapatan dan terdorong meningkatkan produksi.
Namun, tantangan utama program ini terletak pada disparitas harga. Ketika harga minyak dunia lebih rendah dibandingkan biaya produksi bioetanol, pemerintah harus menyiapkan mekanisme untuk menutup selisih tersebut agar harga di tingkat konsumen tetap kompetitif.
Bahlil mengungkapkan skema pembiayaan yang tengah disusun memiliki konsep serupa dengan mekanisme yang diterapkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), meski formulasi finalnya masih dalam tahap pembahasan.
Pemerintah menargetkan penerapan campuran bioetanol sebesar 10 persen (E10) pada bensin mulai 2027 sebagai tahap awal. Kebijakan tersebut selanjutnya akan ditingkatkan secara bertahap menuju campuran 20 persen (E20) yang ditargetkan terealisasi pada 2028 hingga 2029.
Kajian mengenai mandatori bioetanol sendiri telah dilakukan sejak 2025 dan kini hampir rampung. Hasil kajian itu akan menjadi dasar penyusunan peta jalan implementasi program secara nasional.
Selain mendukung transisi energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik.
Sementara itu, pakar energi Universitas Indonesia, Ali Ahmudi Achyak, menilai sorgum berpotensi menjadi bahan baku bioetanol yang lebih ekonomis dibandingkan tebu maupun jagung. Menurutnya, pemanfaatan sorgum untuk bioetanol tidak bersaing dengan kebutuhan pangan sehingga biaya produksinya relatif lebih kompetitif.
Meski demikian, Ali menilai harga bioetanol dari sorgum masih berada di atas harga bahan bakar fosil. Karena itu, ia mendorong pemerintah memberikan berbagai insentif, mulai dari subsidi benih, subsidi pupuk, hingga dukungan riset untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi bioetanol di masa mendatang.***
