Fajarasia.id – Ketegangan politik dan keamanan di kawasan Sahel kembali meningkat setelah pemimpin transisi Niger, Jenderal Abdourahamane Tchiani, menuduh intelijen Prancis tengah mempersiapkan serangan baru terhadap negaranya. Tuduhan tersebut disampaikan menyusul dua serangan yang sebelumnya menyasar Bandara Internasional Diori Hamani di ibu kota Niamey.
Dalam wawancara yang disiarkan televisi pemerintah RTN untuk memperingati tiga tahun pemerintahan transisi, Tchiani menyatakan aparat keamanan telah mendeteksi adanya indikasi rencana serangan lanjutan. Menurutnya, sasaran yang diinginkan para pelaku pada serangan sebelumnya belum sepenuhnya tercapai.
“Serangan pada 18 Juni bukanlah yang terakhir. Kami telah melacak pergerakan mereka karena tujuan mereka belum tercapai. Intelijen Prancis sedang berupaya melancarkan serangan ketiga,” kata Tchiani.
Tchiani juga menuduh intelijen Prancis memberikan dukungan kepada kelompok bersenjata Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, mulai dari pelatihan hingga penyediaan fasilitas operasional. Namun, tuduhan tersebut telah dibantah secara tegas oleh pemerintah Prancis, termasuk oleh Benin dan Pantai Gading yang turut disebut dalam pernyataannya.
Serangan pada 18 Juni lalu menjadi salah satu insiden keamanan terbesar di Niger tahun ini. Kelompok bersenjata menyerbu kawasan Bandara Internasional Diori Hamani yang juga menjadi lokasi pangkalan udara militer serta markas gabungan pasukan Niger, Burkina Faso, dan Mali. Dalam insiden itu, 13 orang dilaporkan tewas, terdiri atas 11 personel keamanan dan dua warga sipil.
Aparat keamanan Niger mengklaim berhasil menewaskan sedikitnya 22 penyerang dan menangkap sekitar 20 orang lainnya. Kelompok JNIM kemudian menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Menurut Tchiani, operasi yang dilakukan kelompok bersenjata itu tidak hanya menargetkan bandara, tetapi juga dirancang menyerang Istana Kepresidenan serta pusat pelatihan perwira militer di Tondibia secara bersamaan. Ia menilai aksi tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan instabilitas politik dan keamanan di negaranya.
Pemimpin transisi Niger itu juga menuding Prancis berupaya membangun narasi bahwa penarikan pasukan asing dari Niger menjadi penyebab memburuknya situasi keamanan. Sebelumnya, sekitar 4.000 personel militer asing telah ditarik dari negara tersebut setelah hubungan antara Niamey dan Paris memburuk pascakudeta 2023.
Hingga saat ini, pemerintah Prancis belum mengakui pemerintahan transisi yang dipimpin Tchiani dan tetap mengecam kudeta yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum. Paris juga terus membantah seluruh tuduhan keterlibatan dalam berbagai aksi bersenjata di Niger.
Selama lebih dari satu dekade, Niger bersama Mali dan Burkina Faso menghadapi ancaman dari kelompok ekstremis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda maupun ISIS. Ketiga negara kemudian membentuk Aliansi Negara-Negara Sahel (AES) pada 2023 sebagai bentuk kerja sama pertahanan regional setelah memutus hubungan militer dengan Prancis.
Meski demikian, hingga kini belum terdapat bukti yang dipublikasikan secara independen untuk mendukung tuduhan pemerintah Niger mengenai keterlibatan intelijen Prancis dalam rencana serangan tersebut. Tuduhan itu masih menjadi klaim dari otoritas Niger yang dibantah oleh pihak Prancis, sehingga situasi terus dipantau di tengah meningkatnya dinamika keamanan di kawasan Sahel.***
