Fajarasia.id – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menilai fenomena ini harus menjadi evaluasi serius, terutama terkait biaya politik yang kerap dijadikan alasan praktik korupsi.
“Ini fenomena kepala daerah yang ke-17 kalau tidak salah, sudah di-OTT oleh KPK. Biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini harus mulai disisir,” kata Saan di Senayan, Selasa (21/7).
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan menyeluruh, melibatkan penyelenggara, partai politik, hingga pemerintah. Namun ia menekankan bahwa persoalan korupsi tidak semata-mata disebabkan mahalnya biaya politik, melainkan juga menyangkut integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah.
“Jangan sampai kekuasaan dijadikan alat rente untuk mencari pundi-pundi kekayaan. Kesadaran menjaga integritas dan komitmen clean government itu penting sekali,” ujarnya.
Sebagai informasi, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini bersama 19 orang lainnya. Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat korupsi sepanjang 2026.***
