Fajarasia.id – Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai mahalnya biaya politik dalam kontestasi Pilkada menjadi penyebab utama banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi.
“Pilkada bukan proses murah. Dukungan politik sering menimbulkan utang budi yang berpotensi memengaruhi cara kepala daerah menjalankan pemerintahan,” ujar Ridho, Rabu (15/7).
Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK sepanjang 2026. Hingga pertengahan Juli, tercatat 16 kepala daerah terjerat korupsi, termasuk kasus terbaru Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Ridho menjelaskan, tingginya biaya rekrutmen politik menciptakan efek domino terhadap tata kelola pemerintahan. “Kalau proses rekrutmennya sudah mahal, maka proses setelah menjabat juga berpotensi ikut mahal,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan integritas individu tetap menjadi faktor penentu. Sistem yang baik sekalipun bisa diselewengkan bila dijalankan tanpa integritas.
Ridho mendorong pemerintah dan DPR memanfaatkan momentum revisi UU Pemilu serta UU Partai Politik untuk reformasi pendanaan politik. Ia menekankan pentingnya mekanisme kampanye yang tidak bergantung pada dana besar, pengawasan ketat keuangan partai, serta rekrutmen penyelenggara pemilu yang independen.
“Selama biaya politik masih tinggi, potensi korupsi kepala daerah akan selalu menjadi ancaman bagi tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan melayani,” tegasnya.***
