Fajarasia.id – Ketua Umum PDI Perjuangan (Megawati Soekarnoputri) menegaskan posisi partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi. Hal itu disampaikan Megawati dalam surat internal bernomor 1275/IN/DPP/VI/2026 yang diteken pada Rabu (1/7/2026).
Megawati menekankan sistem presidensial Indonesia tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi. “Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi,” tulisnya.
Menurutnya, keberadaan partai penyeimbang penting untuk menjaga fungsi korektif demokrasi. PDIP, kata Megawati, akan mendukung kebijakan pemerintah yang memperkuat kedaulatan nasional dan kesejahteraan rakyat, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang berpotensi melemahkan demokrasi.
Megawati juga menegaskan fungsi pengawasan DPR bukan hak oposisi, melainkan amanat konstitusi. “Partai penyeimbang adalah partai yang menjalankan fungsi checks and balances secara bertanggung jawab, dengan menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan kekuasaan,” ujarnya.****
