Fajarasia.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan program mandatori biodiesel akan menjadi senjata utama dalam menekan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Dengan kebijakan ini, negara diproyeksikan bisa menghemat devisa hingga Rp139 triliun pada 2026.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listyani menyebut, alokasi biodiesel tahun 2026 ditetapkan sebesar 15,6 juta kiloliter (KL). Jumlah itu terbagi dalam dua kategori, yakni Public Service Obligation (PSO) sebesar 7,45 juta KL dan non-PSO sebesar 8,19 juta KL.
“Pelaksanaan program mandatori biodiesel tahun 2026 akan didukung oleh sinergi 32 BU BBM dan 26 BU BBN yang ditunjuk pemerintah. Skema insentif bagi sektor PSO tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya,” ujar Eniya, Selasa (24/12/2025).
Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal penghematan devisa, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca.
Selain hemat Rp139 triliun dari impor solar, program biodiesel juga diproyeksikan:
- Meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel hingga Rp21,8 triliun
- Menyerap lebih dari 1,9 juta tenaga kerja
- Menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO₂e
Pemerintah memastikan tata kelola program berjalan transparan dengan pengawasan ketat. Monitoring standar mutu biodiesel dilakukan secara berlapis, termasuk pengawasan distribusi di titik serah dan verifikasi independen oleh surveyor.
“Pengawasan ini bertujuan agar program Biodiesel 40% (B40) berjalan optimal dan memberi manfaat maksimal bagi semua pihak,” tegas Eniya.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka ruang penyesuaian alokasi volume biodiesel di masa depan sesuai kebutuhan dan arah kebijakan energi nasional.
Dengan capaian ini, program biodiesel diharapkan tak sekadar jadi kebijakan energi, tetapi juga motor penggerak ekonomi hijau Indonesia.
