Fajarasia.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah dalam mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor tekstil. Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan menjadi kunci agar perlindungan tenaga kerja tetap terjaga.
Netty menilai, industri tekstil masih menjadi salah satu tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional. Namun, fakta bahwa puluhan ribu pekerja sudah terdampak PHK menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi.
“Industri tekstil punya peran besar dalam menyerap tenaga kerja. Karena itu, pencegahan PHK harus jadi prioritas bersama agar perlindungan pekerja tetap optimal,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Politisi PKS ini menekankan, insentif yang sudah disiapkan pemerintah seperti keringanan iuran jaminan sosial dan kebijakan pengupahan harus dibarengi dengan pengawasan ketat serta dukungan nyata bagi keberlangsungan industri.
Netty juga mengingatkan bahwa pencegahan jauh lebih efektif dibanding penanganan pasca-PHK. Menurutnya, pekerja yang kehilangan pekerjaan berpotensi tidak lagi mendapatkan perlindungan maksimal, meski sudah ada skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Skema JKP memang sudah ada, tapi akan kurang efektif jika PHK terjadi secara masif. Karena itu, kebijakan pencegahan menjadi sangat penting,” tegasnya.
Ia mendorong adanya sinergi lintas kementerian, termasuk Kemenaker, Kemenkeu, dan kementerian teknis lain, untuk mencari solusi jangka pendek maupun menengah. Tujuannya, agar industri tetap bertahan sekaligus hak-hak pekerja tetap terlindungi.
“Perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri harus berjalan beriringan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap gelombang PHK bisa ditekan,” tutup Netty.
