Masinton Pasaribu Bantah PDIP Sudah Pasti Beroposisi

Masinton Pasaribu Bantah PDIP Sudah Pasti Beroposisi
(ki-ka) Pakar hukum pidana Akhiar Salmi, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dan Anggota Komite I DPD Abdul Azis menjadi pembicara dialog kenegaraan dengan tema Indonesia darurat narkoba di komplek parlemen DPD, Jakarta, Rabu (29 April 2015). Dalam dialog tersebut membahas Mary Jane yang lolos dari eksekusi mati selaku terpidana kasus narkoba, Komisi III DPR dan pakar meminta pemerintah jangan memperbolehkan permintaan untuk membawa Mary Jane ke 6ilipina apa pun alasannya. KORAN SINDO/YULIANTO

Fajarasia.id – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu membantah sudah ada kepastian bahwa partainya akan mengambil sikap di luar pemerintah atau oposisi. Hal itu disampaikannya menanggapi spekulasi berbagai kalangan yang menyimpulkan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada pidatonya di Rakernas V, Jumat (24/5/2024).

Masinton mengatakan, PDIP belum bisa dikatakan akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, karena soal itu belum diputuskan PDIP secara politik dalam Rakernas yang masih berlangsung. “Masukan-masukan dari pengurus DPD dan para kader juga masih berkembang soal itu dalam Rakernas,” katanya, Minggu (26/5/2024).

Sebelumnya, Megawati disebut-sebutt memberi sinyal keras partainya akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Mega mengatakan PDIP adalah partai yang memiliki keteguhan dan keberanian, kekuatan penyeimbang merupakan suatu hal yang penting dalam negara demokrasi.

Meskipun terkait sikap partainya ke depan, Megawati mengaku masih akan mendengarkan suara dan masukan dari para kader. Ia menyebut sikap PDIP pada pemerintahan mendatang akan menjadi prioritas dalam gelaran Rakernas V kali ini.

Menurut Masinton, pemerintahan barunya juga belum ada dan baru akan dilantik presidennya pada 20 Oktober 2024 mendatang. “Jadi selama menunggu Oktober tentu akan banyak perkembangan yang bisa terjadi dalam politik.” ujarnya.

“Terpenting tujuan berpolitik kan sama untuk kepentingan masyarakat. Berada di luar pemerintah kan bukan berarti anti pemerintah,” katanya menambahkan.

Dia menegaskan, jika harus berada di luar pemerintahan, PDIP tentu akan melihat secara tematik mana saja program yang pro rakyat dan mana program tidak pro rakyat. Yakni sekitar program yang kira-kira bisa bermasalah terhadap APBN.***

Pos terkait