Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Segera Disidangkan

Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Segera Disidangkan

Fajarasia.id – KPK telah menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dengan tersangka mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker Reyna Usman (RU). Perkara tersebut akan segera disidangkan.

“Tim Penyidik, (22/5) telah selesai melaksanakan penyerahan Tersangka dan barang bukti dengan Tersangka RU dkk,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/5/2024).

Ali mengatakan tim jaksa berpendapat proses pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dapat memenuhi unsur pasal dugaan korupsi. Dengan dinyatakan lengkap, berkas perkaranya akan berlanjut ke proses penuntutan dan dibawa ke sidang.

“Dengan dinyatakan lengkap, maka berkas perkaranya berlanjut ke proses penuntutan dan dibawa ke persidangan,” sebutnya.

Ali mengatakan penahanan selama 20 hari ke depan adalah wewenang dari tim jaksa. Tim jaksa, kata dia, akan segera melimpahkan berkas perkara bersamaan dengan surat dakwaan ke pengadilan tipikor Jakarta.

“Sebagaimana batasan waktu yang ditentukan UU yaitu 14 hari kerja maka Tim Jaksa segera akan melimpahkan berkas perkara bersamaan dengan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” ucapnya.

Adapun dalam perkara tersebut, KPK mengatakan kasus ini menyebabkan negara merugi senilai Rp 17,6 miliar. Dalam perkara ini juga KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Tiga orang itu adalah Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2011-2015 yang juga politikus PKB, Reyna Usman pejabat pembuat komitmen Pengadaan Sistem Proteksi TKI tahun 2012, I Nyoman Darmanta; serta Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia.

“Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI, dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pengadaan ini sejumlah sekitar Rp 17,6 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada saat penahanan tersangka menjelaskan sistem proteksi TKI merupakan tindak lanjut dari rekomendasi tim terpadu perlindungan TKI di luar negeri.

Alex mengatakan Reyna, yang saat itu menjabat dirjen, mengajukan anggaran Rp 20 miliar pada 2012 untuk membuat sistem proteksi TKI di luar negeri.***

Pos terkait