Fajarasia.id – Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) berhasil berjalan baik dengan capaian dan manfaat yang besar. Program yang salah satunya diimplementasikan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) ini bahkan akan diperpanjang pelaksanaannya hingga tahun 2024.
Direktur Project Management Unit (PMU) PPRA Fitriyani Hasibuan mengatakan mengungkapkan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan program tersebut telah didukung dan disetujui oleh Bank Dunia. Dengan begitu, PTSL-PM akan berlanjut ke fase terakhir, yaitu fase VII.
“Karena dilihat manfaatnya cukup besar, seharusnya proyek yang dimulai tahun 2018 ini berakhir di Oktober 2023, tapi jadi diperpanjang satu tahun,” ungkap Fitriyani Hasibuan dalam keterangan, Jumat(8/12/2023).
Ke depannya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen lebih menekankan perihal kualitas data dari PTSL-PM. Untuk mengawal itu, Fitriyani Hasibuan mengatakan bahwa sudah dibentuk tim, yakni Project Management Office (PMO) Peningkatan Kualitas Data. “Kualitas, kualitas, dan kualitas, itu harus kita jaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sesditjen SPPR mengungkapkan, capaian PTSL-PM juga mengalami peningkatan yang signifikan. “Di awal proyek memang tertatih, namun dalam dua tahun terakhir capaiannya itu selalu melebihi target. Hingga fase VI, capaian PTSL-PM saat ini total ada 7.752.893 bidang tanah. Sementara itu, fase VII total targetnya adalah 750.000 bidang (pihak ketiga, red) dan 34.800 bidang (ASN, red),” ungkapnya.
Peningkatan pemetaan per tahunnya juga terlihat dari data Bank Dunia. Menilik ke awal pelaksanaan fase I PPRA, jumlah tanah yang berhasil terpetakan adalah 45.000 bidang. Sedangkan pada fase VI saja, hingga awal Desember 2023 melalui program tersebut jumlah bidang tanah yang terpetakan mencapai 2.600.000 bidang.
Sebagai perwakilan dari Co-Task Team Leader World Bank, Cecilia Juwita menyatakan bahwa pihaknya bangga bisa mendukung pelaksanaan PTSL-PM. “PTSL-PM ini adalah kegiatan pendaftaran tanah yang paling masif di dunia. Dengan cakupan area yang luas dan capaian yang luar biasa,” ujarnya.
Ia berharap, setelah PPRA berakhir dalam fase VII ini kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN akan terus berlanjut, yaitu pada proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning yang sedang dalam tahap pematangan konsep. “Ini masih melanjutkan kegiatan pendaftaran tanah tapi dengan scope yang lebih luas, seperti tata ruang dan penilaian tanah,” sebut Cecilia Juwita.****
