Fajarasia.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941. Besaran upah baru tersebut mengalami kenaikan 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065 dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp 5.729.876.
Kepastian tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang diteken setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Pramono menyampaikan, persentase kenaikan upah untuk tahun mendatang tercatat lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang sebesar 6,1 persen.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Menurut Pramono, keputusan ini diambil sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Pramono menjelaskan, perumusan besaran UMP Jakarta 2027 memakan waktu pembahasan selama tiga hari. Melalui mekanisme tripartit yang mempertemukan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha, kesepakatan berhasil dicapai lebih cepat dari tenggat waktu yang jatuh pada Sabtu (21/11/2026).
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.
Dalam proses tersebut, Pemprov DKI berperan menjembatani aspirasi pekerja dan pelaku bisnis agar menghasilkan titik temu yang seimbang. Pramono memastikan pemerintah daerah berupaya menjaga daya beli buruh tanpa mengorbankan iklim investasi dan operasional perusahaan di Ibu Kota.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ucap Pramono.***





