Penertiban Tambang Ilegal Tak Cukup Segel, DPR Minta Solusi Kerja dan Pemulihan Lingkungan

Penertiban Tambang Ilegal Tak Cukup Segel, DPR Minta Solusi Kerja dan Pemulihan Lingkungan

Fajarasia.id  — Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menekankan bahwa penutupan aktivitas pertambangan ilegal harus dibarengi dengan langkah pemulihan ekosistem serta penyediaan lapangan kerja pengganti yang pasti bagi warga terdampak. Penertiban yang hanya berhenti pada pemasangan segel dikhawatirkan tidak akan menyelesaikan akar persoalan di lapangan.

Dalam keterangan persnya yang diterima Jumat (20/11/2026), Ateng menyatakan dukungannya terhadap langkah penertiban demi menjaga keselamatan pekerja, kelestarian sumber air, hingga lahan pertanian warga. Namun, ia mengingatkan negara wajib hadir memastikan keberlangsungan hidup masyarakat pascapenutupan lokasi tambang.

“Saya mendukung penertiban ini. Keselamatan pekerja, sumber air masyarakat, dan lahan pertanian harus dilindungi. Dukungan itu juga disertai harapan agar pemerintah hadir sampai pada urusan pemulihan lingkungan dan keberlangsungan nafkah keluarga yang terdampak,” kata Ateng.

Guna mencegah praktik pertambangan liar kembali beroperasi secara sembunyi-sembunyi, Ateng meminta pemerintah membuka data lokasi, status perizinan, serta perkembangan penanganan di setiap titik tambang agar publik dapat turut mengawasi. Di sisi lain, penegakan hukum diminta tetap proporsional berdasarkan bukti keterlibatan, tanpa mengabaikan kondisi ekonomi para buruh gali, pemecah batu, sopir, dan pekerja harian yang kehilangan sumber penghasilan.

“Pemerintah perlu menyiapkan pekerjaan dengan jadwal dan pembayaran yang bisa dipercaya. Kepastian penghasilan itulah yang membantu warga meninggalkan pekerjaan tambang ilegal,” ujar Ateng.

Sebagai solusi konkret yang saling menguntungkan, Ateng mengusulkan skema program padat karya yang berfokus pada pemulihan lingkungan bekas tambang. Melalui skema ini, warga terdampak dapat diberdayakan secara langsung dalam kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan pohon, hingga pengendalian erosi di zona-zona yang telah dinyatakan aman.

Menurut Ateng, program padat karya tersebut harus didukung alokasi pembiayaan serta standar pengupahan yang jelas agar benar-benar menjadi jembatan ekonomi yang layak bagi masyarakat setempat.***

Pos terkait