Berusia Seperempat Abad, UU Pertahanan Negara Bakal Direvisi untuk Hadapi Perang Siber hingga AI

Berusia Seperempat Abad, UU Pertahanan Negara Bakal Direvisi untuk Hadapi Perang Siber hingga AI

Fajarasia.id  — Pemerintah tengah mematangkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pembaruan regulasi ini dinilai mendesak untuk menyesuaikan payung hukum pertahanan nasional dengan dinamika geopolitik serta lompatan teknologi militer modern, mulai dari ancaman perang siber (cyber war) hingga kecerdasan buatan (AI).

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Jumat (20/11/2026).

Yusril mengungkapkan, draf revisi aturan itu saat ini sedang digodok bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI. Pemerintah menargetkan rancangan regulasi tersebut sudah bisa diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) pada awal tahun 2027.

“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” ujar Yusril melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).

Meski menyambut baik permintaan tersebut untuk mengawal tahap persiapan, Yusril menegaskan bahwa pembahasan teknis di parlemen nantinya akan dijalankan oleh Menteri Hukum bersama Menteri Pertahanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurut Yusril, lingkungan strategis pertahanan dan keamanan telah mengalami pergeseran jauh selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.

“Secara umum beliau mengatakan undang-undang ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan,” jelas Yusril.

Selain faktor perkembangan ancaman baru, pembaruan ini juga diperlukan demi menjaga sinkronisasi regulasi di sektor pertahanan. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang lahir pada era berdekatan tercatat telah mengalami perubahan, sehingga aturan induk mengenai pertahanan negara pun perlu diselaraskan agar tetap relevan menjawab tantangan masa kini.

“Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, Undang-Undang Pertahanan juga perlu diubah,” kata Yusril.***

Pos terkait