Fajarasia.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul munculnya kritik dari sejumlah kalangan setelah DPR mengesahkan undang-undang tersebut. Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, menilai terdapat potensi perlakuan tebang pilih, sementara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut roh undang-undang itu menjadi hampa tanpa ketentuan illicit enrichment.
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR menghargai berbagai kritik yang disampaikan masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, pegiat antikorupsi, hingga insan pers.
Menurut dia, tidak dimasukkannya ketentuan tersebut bukan berarti DPR meninggalkan tujuan utama pemberantasan korupsi, yakni memastikan pelaku kejahatan tidak menikmati hasil tindak pidana.
“Keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya atau crime does not pay,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Dia menjelaskan, UU Perampasan Aset memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil aset hasil kejahatan melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana atau mekanisme in rem.
Mekanisme tersebut dinilai penting karena selama ini pemulihan aset negara kerap terkendala ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan ke persidangan.
Melalui aturan baru tersebut, aset dengan nilai paling sedikit Rp 1 miliar tetap dapat dikejar dalam kondisi tertentu meskipun proses pidana terhadap pelakunya tidak dapat dilanjutkan.
Selain perkara korupsi, cakupan undang-undang ini juga meliputi tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan perekonomian masyarakat luas.
Habiburokhman menegaskan, keputusan tidak memasukkan illicit enrichment telah melalui pembahasan panjang. Komisi III DPR, kata dia, menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat kelompok yang mendorong agar ketentuan illicit enrichment dimasukkan. Namun, sejumlah akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa juga menyampaikan pandangan agar ketentuan tersebut tidak diatur dalam UU Perampasan Aset.
Dia menyebut Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Said Karim, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), serta sejumlah organisasi masyarakat turut memberikan pandangan.
Dari kalangan mahasiswa, Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) meminta pengaturan illicit enrichment dipisahkan dari hukum acara perampasan aset. Sementara Forum Mahasiswa Lintas Kampus (FMLK) menilai pengaturannya bukan kewajiban mutlak.
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum acara yang mengatur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.
Menurut dia, menetapkan peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya sebagai tindak pidana merupakan ranah hukum pidana materiil. Pencampuran kedua aspek tersebut dinilai berisiko mengaburkan prinsip legalitas.
Dia turut menyinggung aspek perlindungan hak asasi manusia. Habiburokhman mengingatkan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) melindungi hak milik pribadi dari pengambilalihan secara sewenang-wenang.
Untuk memperkuat argumentasinya, Habiburokhman membandingkan kebijakan perampasan aset di sejumlah negara, seperti Italia, Amerika Serikat, Kanada, Portugal, dan Jerman.
Dia menyebut sejumlah negara tersebut memiliki mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan tanpa harus menjadikan illicit enrichment sebagai tindak pidana tersendiri.
Habiburokhman juga menyinggung ketentuan Pasal 20 Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang meminta negara pihak mempertimbangkan pengaturan illicit enrichment dengan tetap memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum masing-masing negara.
Di Indonesia, menurut dia, instrumen pembuktian terbalik sebenarnya telah dikenal melalui Pasal 37A dan Pasal 38B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 77 dan Pasal 78 UU Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur kewajiban terdakwa membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari tindak pidana.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga dapat menjadi pintu masuk untuk menyelidiki dugaan korupsi maupun pencucian uang.
Terkait kritik ICW mengenai dugaan tebang pilih, Habiburokhman menyatakan tidak ada ketentuan dalam undang-undang tersebut yang memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat tertentu.
Dia juga menanggapi pandangan Mahfud MD yang menyebut roh UU Perampasan Aset menjadi hampa. Menurut Habiburokhman, substansi utama undang-undang tersebut justru terletak pada kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan, termasuk ketika pelakunya telah meninggal dunia atau melarikan diri.
Habiburokhman mengajak masyarakat untuk terus mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut agar tujuan pemulihan aset negara benar-benar tercapai.
“Undang-undang ini telah dinantikan selama delapan belas tahun. Komisi III DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa mengawal pelaksanaannya, agar setiap rupiah yang diambil dari rakyat kembali kepada rakyat,” pungkasnya.****





