23 Juta Penerima Bansos Dibidik Naik Kelas Jadi Mandiri

23 Juta Penerima Bansos Dibidik Naik Kelas Jadi Mandiri

Fajarasia.id  — Pemerintah mulai menggeser haluan penanggulangan kemiskinan dari sekadar penyaluran bantuan sosial (bansos) menuju penguatan kemandirian ekonomi. Sekitar 23 juta warga penerima bantuan ditargetkan berangsur beralih menjadi pelaku ekonomi mandiri lewat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan, perubahan pendekatan ini diperlukan agar warga memiliki daya ungkit pendapatan yang tahan lama, bukan sekadar bantalan kebutuhan jangka pendek.

“Lambat laun 23 juta itu harus bergeser menjadi masyarakat bukan penerima bantuan, tetapi masyarakat yang mandiri dan itu yang disebut sebagai visi pemberdayaan,” kata Muhaimin saat memberi sambutan dalam kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu.

Berdasarkan data pemerintah, sekitar 23 juta warga masih tercakup dalam beragam skema perlindungan dan bantuan. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran BPJS Kesehatan, bantuan pendidikan, hingga subsidi energi.

Dari Bantalan ke Ruang Produktif

Muhaimin menegaskan bansos tetap dibutuhkan sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan. Meski begitu, negara perlu membuka pintu yang lebih lebar agar warga penerima manfaat bisa masuk ke aktivitas produktif.

Penguatan UMKM menjadi salah satu tumpuan utama. Langkah yang disiapkan mencakup perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, kemitraan rantai pasok dengan usaha skala besar, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas.

Skema pembiayaan dengan bunga atau syarat yang lebih terjangkau juga terus didorong agar warga punya modal awal merintis usaha atau memperbesar skala bisnis yang sudah berjalan.

Menyatukan Ekosistem di Lapangan

Lewat gelaran Seribu Satu Pasar Rakyat, pemerintah berupaya merajut kerja sama lintas pihak—mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perbankan, hingga pelaku usaha—untuk membentuk ekosistem pemberdayaan yang saling terhubung.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat warga membangun sumber penghasilan yang berkesinambungan dan melepaskan ketergantungan pada bantuan negara secara bertahap.

“Anggaran negara untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan harus mampu memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi,” ujar Muhaimin.***

Pos terkait