Fajarasia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Regulasi baru tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus memberikan perlindungan lebih baik terhadap data pribadi masyarakat.
Tito mengatakan, pembaruan aturan administrasi kependudukan diperlukan agar kerangka hukum yang berlaku mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi, meningkatnya mobilitas penduduk, serta kebutuhan integrasi data antarlembaga pemerintah.
“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menugaskan sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Mereka antara lain Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.
Salah satu poin penting yang didorong pemerintah adalah penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number.
Melalui kebijakan tersebut, penggunaan identitas masyarakat dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi. Dengan demikian, warga tidak perlu berulang kali menjalani proses identifikasi menggunakan nomor identitas berbeda ketika mengakses layanan pemerintah.
Namun, Tito menegaskan, integrasi data tidak berarti seluruh informasi sektoral harus dikumpulkan dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab terhadap data yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut dia, interoperabilitas atau kemampuan sistem informasi untuk saling terhubung harus didukung standar data, prosedur, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan penggunaan data.
“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” kata Tito.
Pemerintah juga mengusulkan agar pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk keperluan verifikasi dan validasi. Lembaga tersebut wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses.
Selain itu, lembaga pengguna dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses maupun menyerahkan atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.
Di sisi pelayanan digital, Tito mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurut dia, IKD tidak sekadar menjadi aplikasi pada telepon pintar, melainkan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik dan berbagai dokumen kependudukan lainnya.
Meski demikian, transformasi digital harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang belum memiliki perangkat elektronik, akses internet, maupun kemampuan menggunakan teknologi. Pemerintah memastikan pelayanan administrasi kependudukan secara konvensional tetap tersedia bagi kelompok masyarakat tersebut.
Tito juga menyoroti pentingnya pelayanan administrasi kependudukan dalam kondisi darurat, khususnya ketika terjadi bencana alam yang menyebabkan dokumen identitas warga hilang atau rusak.
Ia mencontohkan penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera yang mencakup 53 kabupaten, serta bencana di Flores. Dalam situasi tersebut, banyak dokumen kependudukan warga hanyut atau rusak akibat banjir.
Kemendagri kemudian mengerahkan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu penerbitan kembali dokumen masyarakat. Proses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan data yang tersimpan di server Kemendagri.
“Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Selain pembaruan sistem digital, pemerintah menilai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Rapat pembahasan RUU Adminduk tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta sejumlah pihak terkait.
Melalui pembaruan regulasi ini, pemerintah berharap administrasi kependudukan tidak hanya semakin cepat dan terintegrasi, tetapi juga menjamin keamanan data pribadi serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pelayanan yang sama.***





