Kemenkeu Sarankan Pemda Pilih PT SMI Ketimbang Terbitkan Obligasi

Uang Milyaran Rupiah
Uang Milyaran Rupiah

Fajarasia.id  – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan. Sebagai alternatif, pemerintah daerah disarankan memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang dinilai menawarkan bunga lebih kompetitif.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, mengatakan penerbitan obligasi daerah membutuhkan sejumlah persyaratan ketat. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu memastikan kemampuan fiskal, kesiapan proyek, kelembagaan, serta tata kelola keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Nufransa saat menghadiri rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Baleg DPR RI mengusulkan pengaturan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Usulan itu muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT.

Menurut Nufransa, pemerintah pada prinsipnya mendukung pemanfaatan obligasi daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah. Skema tersebut juga telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Undang-Undang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN).

Namun, ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kewenangan menerbitkan obligasi, melainkan kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh persyaratan pembiayaan.

“Karena itu penguatan RUU sebaiknya diarahkan pada fasilitasi kesiapan daerah, bukan pada pelonggaran prinsip kehati-hatian atau prudensial untuk obligasi itu sendiri,” ujar Nufransa.

Ia menjelaskan, pembiayaan melalui utang daerah harus memperhatikan sejumlah indikator, mulai dari batas kumulatif utang, kemampuan membayar kembali atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR), batas defisit APBD, hingga kelayakan proyek yang akan dibiayai.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki dokumen perencanaan yang memadai, laporan keuangan berkualitas, studi kelayakan proyek, serta kapasitas kelembagaan dalam mengelola utang.

Nufransa menyebutkan, batas utang daerah perlu dijaga di bawah 75 persen dari pendapatan, sedangkan rasio kemampuan membayar utang atau DSCR harus lebih besar dari 2,5. Batas defisit dan kelayakan kegiatan juga tetap wajib dipenuhi.

Menurut dia, apabila pemerintah daerah ingin menerbitkan obligasi, dukungan pemerintah pusat sebaiknya diberikan melalui pendampingan proyek, penguatan kapasitas, dan fasilitasi proses, bukan dengan memberikan pengecualian terhadap persyaratan yang sudah berlaku.

Dalam simulasi kemampuan penerbitan obligasi senilai Rp 1 triliun, Nufransa menilai NTB memiliki kondisi fiskal yang relatif lebih baik dibandingkan NTT.

NTB dinilai mempunyai tingkat kemandirian fiskal lebih baik, sedangkan NTT masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat.

Dalam simulasi tersebut, NTT belum memenuhi ambang batas DSCR sebesar 2,5. Sementara itu, NTB menunjukkan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mempertimbangkan pembiayaan melalui utang.

Karena itu, besaran pinjaman maupun obligasi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Nufransa juga mengingatkan bahwa penerbitan obligasi memerlukan validasi terhadap posisi utang yang masih berjalan, batas kumulatif utang, serta kemampuan pembayaran selama jangka waktu pinjaman. Pemerintah daerah juga perlu membentuk Debt Management Unit atau unit pengelola utang.

Faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah kondisi pasar keuangan global yang dapat meningkatkan premi risiko dan imbal hasil obligasi.

Ia mencontohkan, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia saat ini mendekati 7 persen. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah kemungkinan harus menawarkan tingkat bunga lebih tinggi agar obligasinya menarik bagi investor.

“Pemerintah RI juga untuk obligasi negara kita sekarang ini hampir 7 persen. Kalau pemerintah daerah mau mengeluarkan obligasi, tidak mungkin bunganya di bawah pemerintah. Karena investor akan memilih obligasi pemerintah pusat,” jelasnya.

Atas pertimbangan tersebut, Nufransa menyarankan pemerintah daerah mempertimbangkan pembiayaan melalui PT SMI, lembaga pembiayaan infrastruktur yang berada dalam ekosistem Kementerian Keuangan.

Menurut dia, pinjaman melalui PT SMI berpotensi memberikan beban bunga lebih ringan dibandingkan penerbitan obligasi, sehingga dapat membantu menjaga ruang fiskal daerah.

Terlebih, terdapat skema dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memungkinkan penyesuaian tingkat bunga berdasarkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah berpeluang memperoleh bunga pinjaman lebih rendah.

“Jadi kalau dibandingkan dengan obligasi negara, rasanya pinjaman ke PT SMI akan lebih menguntungkan dari sisi kekuatan fiskal,” pungkas Nufransa.

Dengan demikian, pemerintah daerah didorong tidak hanya mengejar sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga memastikan setiap keputusan berutang sesuai kemampuan keuangan agar tidak membebani APBD di masa mendatang.***

Pos terkait