RI Tak Akan Hapus Batu Bara, Konsumsi Dikurangi hingga 2060

RI Tak Akan Hapus Batu Bara, Konsumsi Dikurangi hingga 2060

Fajarasia.id  – Pemerintah Indonesia memilih mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap hingga 2060, bukan menghapus sepenuhnya energi fosil tersebut. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi sekaligus memenuhi target penurunan emisi karbon.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia tidak bisa begitu saja menghentikan penggunaan seluruh bahan bakar fosil karena masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Menurut Hashim, penghentian total penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam berisiko mengganggu pembangunan ekonomi. Karena itu, pemerintah memilih pendekatan phase down atau pengurangan secara bertahap.

“Kalau kita nanti phase out, berarti semua fossil fuels akan ditutup. Batu bara mau ditutup, gas alam mau ditutup, minyak mau ditutup, itu kan enggak mungkin,” ujar Hashim dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Senin (16/11/2026).

Hashim menegaskan, Indonesia tetap berkomitmen menjalankan pembangunan tanpa mengabaikan upaya mengatasi perubahan iklim. Ia menilai negara-negara industri besar juga masih mengandalkan energi fosil untuk menopang kebutuhan ekonominya.

“Indonesia tidak mau jadi apa ya, malaikat. Tidak, kita tetap akan membangun, tetapi kita tidak akan melakukan bunuh diri ekonomi,” katanya.

Melalui pendekatan phase down, penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam akan terus dikurangi seiring meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Target akhirnya adalah mencapai emisi nol bersih atau net zero emissions pada 2060.

Strategi tersebut juga tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam perencanaan itu, pemerintah menargetkan kontribusi energi baru terbarukan mencapai 76 persen dari penambahan kapasitas pembangkit listrik.

Untuk mendukung peralihan energi, pemerintah menyiapkan sejumlah proyek pembangkit berbasis sumber energi terbarukan maupun energi rendah karbon.

Salah satu program yang didorong adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW).

Selain tenaga surya, pemerintah juga memasukkan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam perencanaan energi nasional. Kapasitas awal yang direncanakan sebesar 500 megawatt (MW), dengan target pengembangan hingga 7 GW pada 2040 sebagaimana tercantum dalam RUPTL.

Pengembangan energi angin, panas bumi, serta kajian pemanfaatan energi ombak juga menjadi bagian dari upaya memperluas sumber energi alternatif.

Hashim menekankan, pengembangan energi bersih tersebut diperlukan agar pengurangan penggunaan bahan bakar fosil tidak harus mengorbankan kelestarian hutan dan ekosistem laut.

Dengan strategi pengurangan bertahap, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan komitmen penurunan emisi. Transisi energi diharapkan berlangsung seiring kesiapan infrastruktur serta ketersediaan sumber energi alternatif di dalam negeri.*****

Pos terkait