Fajarasia.id – Aset sitaan yang berkaitan dengan Tommy Soeharto ternyata belum masuk dalam pengelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Hingga saat ini, aset tersebut masih berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Direktur LMAN Meirijal Nur menjelaskan, pihaknya belum menerima pelimpahan aset tersebut sehingga belum memiliki kewenangan untuk melakukan optimalisasi pemanfaatannya.
“Sepertinya aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN sebagai pengelola dalam pengelolaan aset negara ini,” kata Meirijal dalam media briefing di Perpustakaan Kementerian Keuangan Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Meirijal menegaskan, LMAN tidak membedakan aset berdasarkan siapa pemilik atau pihak yang terkait dengan aset tersebut. Selama pemerintah memberikan mandat pengelolaan, LMAN siap mengoptimalkan pemanfaatannya agar memberikan manfaat bagi negara.
“Mengenai aset Tommy Soeharto, kami dalam melihat aset itu tidak melihat aset siapa. Sepanjang memang dipercayakan kepada kami untuk mengelolanya, akan kami terima dan optimalkan agar memberikan manfaat bagi negara,” ujarnya.
Di sisi lain, LMAN saat ini mengelola ratusan aset negara yang berasal dari berbagai sumber. Apartemen menjadi jenis aset terbanyak dengan jumlah 153 unit atau sekitar 45,7 persen dari keseluruhan portofolio.
Selain itu, terdapat 117 gedung komersial berupa kios dan rumah toko (ruko), 42 rumah atau tanah, 18 gedung bangunan, serta tiga kawasan atau hotel. Portofolio tersebut juga mencakup dua kilang LNG, yakni LNG Arun dan LNG Badak.
Dari keseluruhan aset yang dikelola, sebanyak 199 unit atau 59,4 persen telah berhasil dioptimalkan. Tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) tercatat mencapai 20 persen sejak 2021.
Sementara itu, terdapat 60 aset yang siap ditawarkan kepada calon pengguna atau mitra, terdiri dari 23 unit apartemen dan 37 aset non-apartemen.
Meirijal mengatakan, optimalisasi merupakan bagian dari proses pengelolaan aset setelah diserahkan kepada LMAN. Upaya tersebut dilakukan agar aset negara tidak sekadar tersimpan, tetapi dapat dimanfaatkan secara produktif.
Dari sisi pengamanan, sebanyak 73 persen aset telah memiliki sertifikat atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui DJKN.
Adapun dari 218 aset yang masuk dalam program renovasi atau konstruksi, sebanyak 73 persen telah selesai dikerjakan. Sisanya, sekitar 27 persen, masih berada dalam tahap persiapan dan perencanaan.
LMAN juga mencatat dampak ekonomi tidak langsung atau *multiplier effect* dari pengelolaan aset yang telah dikuantifikasi mencapai Rp 2,4 triliun. Selain itu, nilai penghematan biaya atau *cost saving* tercatat sebesar Rp 542,4 miliar.
Direktur Operasional Pengelolaan Aset LMAN Mahdi menjelaskan, portofolio aset yang dikelola lembaganya berasal dari sejumlah sumber, mulai dari aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), bank dalam likuidasi (BDL), hingga aset eks Pertamina.
Menurut Mahdi, aset eks BPPN menjadi salah satu kontributor terbesar dalam portofolio LMAN. Sementara itu, sejumlah ruko dan tanah yang dikelola lembaga tersebut sebagian besar berasal dari aset eks Pertamina.
Pengelolaan berbagai aset tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan nilai ekonomi kekayaan negara sekaligus memastikan aset yang dikuasai negara dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.***





