Fajarasia.id – Bareskrim Polri menunda agenda ekspose perkara dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri lainnya bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Ekspose yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026) tersebut diundur hingga pekan depan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan penundaan tersebut. Namun, dia belum mengungkapkan alasan perubahan jadwal maupun tanggal pasti pelaksanaan ekspose.
“Ekspose dengan JPU (jaksa penuntut umum) ditunda minggu depan,” kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Sebelumnya, Bareskrim menjadwalkan ekspose bersama jaksa penuntut umum setelah penyidik menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026).
Susatyo mengungkapkan, penyidik telah memeriksa 59 orang saksi sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026. Pemeriksaan dilakukan secara intensif selama sepekan untuk mendalami dugaan tindak pidana makar tersebut.
“Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” ujar Susatyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, para saksi yang diperiksa mencakup tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Penyidik juga meminta keterangan sejumlah pihak lain yang dinilai memiliki informasi penting dan berpotensi dikembangkan dalam penyidikan perkara dugaan makar.
Dalam perkara penyadapan ilegal tersebut, terdapat empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Selain memeriksa saksi, penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Susatyo menjelaskan, pembuktian dugaan tindak pidana makar membutuhkan proses yang tidak sederhana. Penyidik harus memastikan terpenuhinya unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara.
Ada tiga tahapan perbuatan yang menjadi perhatian penyidik, yakni pemufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan perbuatan.
“Jadi, tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” kata Susatyo.
Penundaan ekspose tersebut membuat proses pendalaman perkara masih berlanjut. Hasil pembahasan antara penyidik Bareskrim dan jaksa penuntut umum pekan depan diharapkan menjadi bagian penting dalam menentukan perkembangan penanganan kasus tersebut.****





