Indonesia dan Negara Timur Tengah Dukung Sanksi Inggris-Australia terhadap Israel

Indonesia dan Negara Timur Tengah Dukung Sanksi Inggris-Australia terhadap Israel

Fajarasia.id – Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir bersama para menteri luar negeri dari sejumlah negara Timur Tengah dan negara Muslim menyatakan dukungan terhadap keputusan Inggris dan Australia menjatuhkan sanksi kepada Israel.

Sanksi tersebut diberikan sebagai respons atas aktivitas permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan permukiman tersebut.

Dukungan itu disampaikan melalui pernyataan bersama yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri RI melalui akun X resminya, Jumat (20/11/2026).

Dalam pernyataan tersebut, para menteri luar negeri dari Indonesia, Aljazair, Mesir, Yordania, Kuwait, Libya, Maladewa, Niger, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Turki, dan Uni Emirat Arab menyambut langkah Inggris dan Australia.

Selain itu, para menlu menyambut keputusan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap sebuah organisasi yang dinilai menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Para menteri menilai, pemberian sanksi merupakan bagian dari upaya mendorong pertanggungjawaban atas kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka juga mendukung langkah internasional terhadap individu maupun entitas yang terlibat dalam pembangunan, pendanaan, dan perluasan permukiman ilegal.

Perhatian khusus turut diberikan terhadap rencana pembangunan permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem Timur. Para menlu mengecam kebijakan tersebut karena dinilai semakin memperburuk situasi di wilayah Palestina.

Mereka berharap keputusan Inggris dan Australia dapat mendorong negara-negara lain mengambil langkah serupa untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas aktivitas permukiman tersebut.

Dalam pernyataan bersama itu, para menteri juga menegaskan bahwa kebijakan permukiman Israel bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mereka merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 Tahun 2016 serta Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024.

Kedua rujukan tersebut menegaskan kewajiban negara-negara untuk tidak mengakui legalitas situasi yang timbul akibat pendudukan Israel dan tidak memberikan bantuan yang dapat mempertahankan keadaan tersebut.

Karena itu, para menlu mendesak Israel mencabut seluruh kebijakan terkait pembangunan permukiman serta tindakan lain yang bertujuan mengubah karakter geografis dan demografis wilayah Palestina yang diduduki.

Mereka juga mengecam eskalasi militer Israel di Gaza dan menyerukan pelaksanaan segera serta menyeluruh rencana komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza.

Pelaksanaan rencana tersebut diharapkan dapat menjamin keamanan dan stabilitas, memperluas penanganan kemanusiaan, serta mendukung rekonstruksi dan pemulihan Gaza.

Para menteri luar negeri kembali menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki.

Mereka menilai penyelesaian konflik hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara, yakni berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdaulat, memiliki wilayah yang berkesinambungan, dan layak.

Negara Palestina tersebut diharapkan berdiri berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Para menlu menegaskan bahwa penyelesaian konflik Palestina-Israel harus berlandaskan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan agar tercipta perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.****

Pos terkait