Fajarasia.id — Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mendesak agar penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang dilakukan secara objektif dan transparan. Langkah keterbukaan ini dinilai krusial untuk meredam spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026), Meity menegaskan bahwa kejelasan proses hukum akan memberi kepastian bagi semua pihak, baik bagi pihak yang melapor maupun pihak yang diduga terlibat.
“Dengan proses hukum yang objektif, tidak ada lagi kesimpangsiuran. Kalau bersalah, bisa lanjut ke penyidikan lebih lanjut, dan kalau tidak terbukti, nama terduga bisa dipulihkan,” kata Meity.
Di samping transparansi penyidikan, Meity menuntut jaminan keamanan yang konkret bagi korban serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Ia mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera turun tangan memberikan perlindungan resmi agar para saksi dan korban dapat bersaksi secara leluasa tanpa bayang-bayang tekanan.
“Kami meminta lembaga-lembaga mitra untuk bergerak sesuai tupoksinya. LPSK misalnya, segera memberikan perlindungan secara resmi agar saksi dan korban bebas dari tekanan serta intimidasi,” ujar Meity.
Ia juga menyambut positif langkah cepat instansi terkait yang mulai menelusuri informasi dari pihak-pihak terdekat korban. Menurutnya, respons sigap antarlembaga sangat diperlukan untuk memperjelas duduk perkara sejak tahap awal.
“Saya juga telah mengetahui dari sejumlah informasi bahwa saat ini Kementerian Hukum akan menggali keterangan dari pihak keluarga korban. Saya sangat mendukung upaya lembaga-lembaga mitra yang merespons cepat masalah ini,” tutur Meity.****





