Fajarasia.id — Harta kekayaan milik para pelaku penipuan investasi bodong kini masuk dalam daftar sasaran penyitaan negara menyusul disahkannya Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kejahatan penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas dijerat secara spesifik melalui Pasal 4 ayat (3) butir (f) regulasi tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah menegaskan, ketentuan ini mencakup beragam modus kejahatan finansial modern yang kerap memakan banyak korban. Selain investasi fiktif, perampasan aset juga menyasar tindak pidana penipuan berkedok judi daring, perdagangan aset kripto, hingga biro perjalanan haji dan umrah bermasalah.
“Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya,” kata Abdullah di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Lebih dari sekadar memberi efek jera, Abdullah menyoroti keberpihakan beleid baru ini terhadap pemulihan hak-hak finansial masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme pengembalian aset hasil rampasan kepada para nasabah maupun masyarakat yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.
“Apa yang diatur dalam UU Perampasan Aset itu tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus penipuan investasi bodong yang merugikan nasabah investornya. Ini tentu menjadi kemajuan bagi aturan hukum kita,” ujarnya.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi diketok dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membacakan laporan akhir pembahasan di hadapan forum rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” ucap Puan sebelum mengetok palu pengesahan, mengakhiri proses panjang pembahasan aturan yang sempat bergulir selama 18 tahun di parlemen tersebut.***





