DPR Panggil Kepala BNPB, Banjir Aceh-Sumatera Jadi Sorotan

DPR Panggil Kepala BNPB, Banjir Aceh-Sumatera Jadi Sorotan

Fajarasia.id  – Komisi VIII DPR RI akan memanggil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi pada pekan depan. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, pihaknya ingin mengetahui langkah konkret BNPB dalam melindungi masyarakat di tengah meningkatnya risiko banjir selama musim penghujan.

“Kita sudah mengingatkan dan minggu depan baru punya waktu kita untuk memanggil Kepala BNPB yang baru,” kata Marwan kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Marwan menilai BNPB perlu segera melakukan pembenahan dengan mengutamakan keselamatan warga. Menurut dia, penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada perencanaan, tetapi harus disertai tindakan nyata untuk mengurangi risiko korban jiwa.

Ia bahkan mengkhawatirkan potensi banjir tahun ini bisa lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami kerusakan dan perubahan elevasi dinilai memperbesar ancaman banjir, termasuk ketika curah hujan tidak terlalu tinggi.

“Kalau potensi apakah terjadi seperti tahun-tahun lalu, sepertinya iya bahkan bisa lebih dahsyat karena aliran sungai sudah tidak ada. Jadi hujan kecil saja sudah akan banjir, karena posisi sungai itu DAS-nya itu sudah lebih tinggi dari rumah,” ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, pemerintah harus segera mengantisipasi kondisi tersebut agar masyarakat tidak kembali menjadi korban bencana yang sebenarnya dapat diperkirakan risikonya.

“Karena itu kami meminta, saya meminta bahwa pemerintah terutama BNPB untuk segera berbenah. Berbenah dalam kaitan menyelamatkan ini, menyelamatkan warga,” katanya.

Marwan mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan mengenai banjir yang melanda sejumlah daerah, di antaranya Tapanuli, Sumatera Barat, dan Aceh. Padahal, musim penghujan diperkirakan belum mencapai puncaknya.

“Ini belum dalam posisi puncak dari musim penghujan. Baru awal sudah seperti itu dahsyatnya,” ucapnya.

Marwan menegaskan, pembahasan dalam rapat pekan depan tidak hanya terbatas pada kondisi Aceh dan Sumatera. Komisi VIII juga akan meminta BNPB memaparkan strategi menghadapi musim penghujan di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut dia, penanganan bencana tidak seharusnya hanya mengandalkan respons tanggap darurat setelah banjir terjadi. Pemerintah perlu menyusun langkah mitigasi jangka panjang berdasarkan pemetaan risiko dan perkiraan cuaca.

Ia menilai kemajuan teknologi saat ini memungkinkan pemerintah memperkirakan periode meningkatnya ancaman bencana. Informasi tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk menyiapkan perlindungan masyarakat, termasuk menentukan wilayah yang berpotensi terdampak.

“Yang mau kita tanya jelas, ini potensinya akan banjir. Masyarakat ada di mana? Kira-kira begitu. Kan apanya, teknologinya sudah sampai. Teknologinya sudah dapat memperhitungkan kira-kira di puncak-puncaknya itu di bulan berapa,” tuturnya.

Marwan berharap pemerintah tidak membiarkan masyarakat menghadapi ancaman bencana tanpa informasi dan persiapan yang memadai.

Diketahui, banjir dan tanah longsor pernah melanda sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera pada November 2025 hingga menimbulkan korban jiwa.

Kini, banjir kembali terjadi di beberapa kawasan Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Selatan. Bencana tersebut menyebabkan ribuan warga terdampak.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir di Aceh Singkil mulai terjadi sejak Jumat (13/11/2026) setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Genangan kemudian meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan.

Kepala BPBA Bahron Bakti menyampaikan, hingga Kamis (19/11/2026), sejumlah wilayah masih terendam meskipun sebagian desa mulai mengalami penurunan ketinggian air.

“Kondisi terakhir hari ini di Kecamatan Singkil 10 desa airnya belum surut dan tiga desa banjir berangsur surut,” kata Bahron.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi VIII DPR agar pemerintah segera memperkuat kesiapsiagaan, memperbaiki strategi mitigasi, dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman bencana.****

Pos terkait