Banjir Kembali Terjang Aceh, DPR Desak Pemerintah Bergerak Cepat

Banjir Kembali Terjang Aceh, DPR Desak Pemerintah Bergerak Cepat

Fajarasia.id  – Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kondisi tersebut mendorong Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah mempercepat penanganan bencana, terutama karena sejumlah pekerjaan pemulihan dari bencana sebelumnya belum juga diselesaikan.

Lasarus menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap penanganan pascabencana. Menurut dia, munculnya bencana baru ketika proses pemulihan sebelumnya belum tuntas berpotensi memperberat kondisi masyarakat terdampak.

“Kami minta supaya penanganan tuh cepat ya. Penanganan cepat terutama menyelesaikan PR-PR lama dulu yang juga belum selesai sampai sekarang,” kata Lasarus kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Ia mengatakan, tim penanggulangan bencana yang telah dibentuk pemerintah harus memastikan seluruh program penanganan berjalan efektif. Jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah diminta menambah alokasi dana agar proses pemulihan tidak terhambat.

Lasarus juga menyoroti persoalan anggaran yang dinilai menjadi salah satu kendala dalam percepatan penanganan bencana. Ia mencontohkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mengalami penurunan, sementara kebutuhan penanganan bencana masih dibebankan pada anggaran reguler kementerian tersebut.

Menurutnya, kondisi itu menunjukkan perlunya skema pendanaan yang lebih jelas agar penanganan bencana tidak mengganggu pelaksanaan program rutin kementerian.

“Contoh sekarang ini kan anggaran PU menurun, tapi dana bencana itu masih ngambil dari dana regulernya PU. Nah ini dari sini aja kita melihat bahwa keseriusan pemerintah itu kurang gitu menurut saya dalam konteks percepatan penanganan bencana ini,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah kegiatan yang telah memiliki alokasi anggaran sebelumnya, tetapi proses lelangnya belum selesai. Karena itu, pemerintah diminta segera mempercepat seluruh tahapan agar pekerjaan penanganan bencana dapat direalisasikan.

Lasarus mengusulkan pemerintah menyediakan pos anggaran khusus untuk mengantisipasi bencana baru. Dengan demikian, kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan tidak terus membebani anggaran rutin Kementerian PU.

“Untuk mengantisipasi yang baru ini hendaknya ada pos khusus gitu yang disiapkan oleh pemerintah yang tidak membebani anggaran rutin Kementerian PU, karena fakta yang ada sekarang Kementerian PU itu mengambil dana rutin untuk penanganan bencana,” jelasnya.

Selain persoalan anggaran, Lasarus meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memberikan informasi terkini mengenai kondisi cuaca dan potensi bencana kepada masyarakat.

Menurutnya, peringatan dini sangat penting agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal sehingga risiko korban jiwa akibat bencana alam bisa ditekan.

Banjir yang kembali melanda Aceh terjadi setelah bencana banjir dan tanah longsor sebelumnya menerjang sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada November 2025. Bencana tersebut mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan di berbagai daerah.

Berdasarkan laporan terbaru, banjir masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Selatan. Ribuan warga dilaporkan terdampak akibat meluasnya genangan.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat banjir di Aceh Singkil mulai terjadi sejak Jumat (13/11/2026), setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Genangan kemudian meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan.

Kepala BPBA Bahron Bakti mengatakan, hingga Kamis (19/11/2026), banjir di sebagian wilayah mulai berangsur surut. Namun, sejumlah desa masih terendam.

“Kondisi terakhir hari ini di Kecamatan Singkil 10 desa airnya belum surut dan tiga desa banjir berangsur surut,” kata Bahron dalam keterangannya.

Situasi tersebut menjadi perhatian DPR agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan pemulihan infrastruktur, penyediaan anggaran, dan perlindungan masyarakat berjalan secara berkelanjutan.****

Pos terkait