UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Siap Terapkan Aturannya

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Siap Terapkan Aturannya

Fajarasia.id  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mematuhi dan menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disahkan DPR RI.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya sebagai aparat penegak hukum akan mengikuti seluruh mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Menurut Budi, pengesahan undang-undang tersebut sejalan dengan komitmen KPK dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi, kata dia, tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu mengembalikan aset dan keuangan negara yang berasal dari tindak pidana.

Meski demikian, KPK terlebih dahulu akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam undang-undang tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi ketentuan yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan lembaga antirasuah.

Budi menegaskan, pemulihan aset atau asset recovery selama ini menjadi salah satu perhatian penting KPK dalam menangani perkara korupsi.

Dalam praktiknya, upaya tersebut dilakukan melalui penjatuhan pidana uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu, KPK juga dapat mengembangkan penanganan perkara dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan indikasi penyembunyian atau pengalihan hasil kejahatan.

Langkah tersebut dinilai penting agar hasil tindak pidana korupsi tidak mudah disamarkan maupun dialihkan sehingga pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara lebih optimal.

“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” kata Budi.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.

Puan menyampaikan bahwa pengesahan tersebut dilakukan tanpa paksaan. Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena pembahasan regulasi tersebut akhirnya mencapai tahap pengesahan setelah melalui proses panjang selama 18 tahun.

“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujar Puan.

Dengan disahkannya regulasi tersebut, penguatan pemberantasan korupsi kini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya memulihkan aset hasil tindak pidana untuk kepentingan negara.****

Pos terkait