8 Poin Penting UU Perampasan Aset, Harta Pelaku Bisa Disita Tanpa Vonis

8 Poin Penting UU Perampasan Aset, Harta Pelaku Bisa Disita Tanpa Vonis

Fajarasia.id  – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun. Regulasi ini membawa sejumlah ketentuan penting, mulai dari perampasan aset tanpa putusan pidana hingga pembentukan badan khusus untuk mengelola dan mengawasi aset hasil tindak pidana.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan anggota dewan terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.

Puan menyampaikan rasa syukur atas pengesahan regulasi tersebut setelah tertunda selama hampir dua dekade.

“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujarnya.

Berikut delapan poin penting yang diatur dalam UU Perampasan Aset:

1. Aset Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pidana

Pasal 3 mengatur bahwa perampasan aset dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Ketentuan ini membuka ruang bagi negara untuk merampas aset hasil tindak pidana melalui mekanisme hukum yang tidak selalu menunggu putusan pemidanaan terhadap pelaku.

2. Enam Jenis Tindak Pidana Selain Korupsi Menjadi Sasaran

Pasal 4 mengatur bahwa perampasan aset dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi serta sejumlah tindak pidana lainnya.

Selain korupsi, terdapat enam kategori tindak pidana yang masuk dalam pengaturan tersebut, yaitu:

  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Tindak pidana penyelundupan manusia.
  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Tindak pidana perdagangan orang.
  • Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

3. Berbagai Jenis Aset Dapat Dirampas Negara

Pasal 5 mengatur cakupan aset yang dapat dirampas, meliputi hasil tindak pidana, termasuk kekayaan yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi harta pribadi maupun pihak lain.

Selain itu, aset yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, aset yang ditemukan dan diketahui berasal dari kejahatan, serta aset sah milik pelaku untuk membayar kekurangan nilai aset yang dirampas juga dapat dikenai ketentuan tersebut.

Namun, perampasan aset sah sebagai pengganti tetap harus memperhatikan prinsip kewajaran, keseimbangan nilai, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

UU tersebut juga mengatur bahwa aset yang telah dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dapat digunakan masyarakat tanpa mengubah fungsinya.

4. Perampasan Tanpa Vonis Berlaku dalam Kondisi Tertentu

Pasal 6 mengatur kondisi yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

Ketentuan tersebut berlaku apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, identitas pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.

Selain memenuhi kondisi tersebut, aset yang menjadi objek perampasan harus memiliki nilai paling sedikit Rp 1 miliar.

5. Perampasan Aset Tidak Menghapus Tanggung Jawab Pidana

Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Artinya, apabila proses hukum terhadap pelaku masih memungkinkan untuk dilanjutkan, upaya perampasan aset tidak serta-merta menghentikan proses pertanggungjawaban pidananya.

6. Presiden Akan Membentuk Dua Badan Khusus

UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan dua badan khusus yang menjadi bagian dari pelaksanaan regulasi.

Pasal 53 menyebutkan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden.

Sementara itu, Pasal 61 mengatur pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset juga dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden.

Kedua badan tersebut memiliki fungsi berbeda, yakni pengelolaan aset dan pengawasan pelaksanaan perampasan serta pengelolaan aset.

7. UU Tidak Berlaku Surut

Pasal 72 menegaskan bahwa ketentuan perampasan dan pengelolaan aset dalam undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU tersebut diberlakukan.

Dengan demikian, regulasi ini tidak berlaku surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pemberlakuannya.

8. Mulai Berlaku Setelah 12 Bulan dan Pembentukan Badan

Pasal 74 mengatur bahwa UU Perampasan Aset mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 61.

Artinya, pelaksanaan undang-undang ini membutuhkan waktu persiapan, termasuk pembentukan kelembagaan yang menjadi bagian penting dalam penerapannya.

Menanti Implementasi UU Perampasan Aset

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kekayaan negara.

Namun, efektivitas regulasi ini nantinya sangat bergantung pada pelaksanaan aturan, kesiapan lembaga, serta kepastian prosedur hukum dalam setiap proses perampasan aset.

Di sisi lain, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana juga membutuhkan pengawasan dan perlindungan hak pihak ketiga agar pelaksanaannya tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara, tetapi juga menjamin seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum.***

Pos terkait