Mardani soal PSI di Koalisi Pemerintah: Wajar Ada yang Beranggapan Keluar

Mardani soal PSI di Koalisi Pemerintah: Wajar Ada yang Beranggapan Keluar

Fajarasia.id  – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai wajar jika muncul anggapan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan lagi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan Mardani merespons pandangan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menduga PSI sudah tidak berada dalam barisan koalisi pemerintah karena tidak lagi memiliki kader di kabinet.

“Wajar kalau ada yang beranggapan PSI bukan lagi koalisi,” kata Mardani kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa hingga kini dirinya belum mengetahui adanya pernyataan resmi dari PSI yang menyatakan keluar dari koalisi pemerintahan.

Menurut dia, keputusan untuk tetap bergabung atau meninggalkan koalisi sepenuhnya merupakan kewenangan internal PSI.

“Tapi walau pembantu Presiden dari PSI dulunya dan sudah keluar, setahu saya belum ada pernyataan PSI keluar koalisi. Itu haknya kawan-kawan PSI buat keputusan. Bagaimanapun PSI berjuang bersama Pak Presiden saat Pilpres 2024. Ada kontribusi PSI di pemenangan Pak Prabowo,” ujarnya.

Mardani kembali menegaskan bahwa PSI memiliki kebebasan menentukan sikap politiknya dalam pemerintahan.

“Haknya PSI tetap di koalisi atau tidak,” imbuhnya.

PKB Soroti Posisi PSI

Sebelumnya, Jazilul Fawaid mempertanyakan posisi politik PSI setelah tidak lagi memiliki kader di kabinet. Situasi tersebut mencuat setelah tiga kader PSI yang sebelumnya berada di pemerintahan memutuskan keluar dari partai.

Jazilul juga menyinggung perkembangan politik di sekitar Gibran Rakabuming Raka yang disebut dalam pernyataan sebelumnya.

“Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari jajaran pimpinan PSI. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan bahwa keanggotaan dalam koalisi merupakan keputusan institusi partai, bukan ditentukan oleh keberadaan kader di kabinet.

“Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang,” ujar Grace, Rabu (18/11/2026).

Grace memastikan PSI masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan dan tetap mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo),” katanya.

Penegasan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman. Ia menyatakan partainya tetap mendukung berbagai program pemerintahan Prabowo, meskipun tidak memiliki perwakilan di jajaran kabinet.

“PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat,” tuturnya.

Perbedaan pandangan antara PKB dan PSI tersebut memperlihatkan bahwa posisi politik partai dalam koalisi tidak selalu ditentukan oleh keterwakilan di kabinet. Bagi PSI, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo tetap menjadi sikap politik yang mereka pertahankan.

Pos terkait